Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pemprov Jadi Pemegang Saham Mayoritas di BPD Bali

Denpasar, Baliglobalnews

Fraksi PDI Perjuangan mendorong sepenuhnya kepada Gubernur Bali untuk merealisasikan pemegang saham mayoritas pada PT BPD Bali, dengan penyetoran saham tiga kali yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Sesuai kemampuan keuangan daerah, maka penyertaan modal daerah tahun 2021 direncanakan Rp 30 miliar pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Demikian antara lain pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali yang dibacakan oleh I Gusti Ayu Aries Sujati dalam rapat Rapat Paripurna DPRD Bali di Gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar, Rabu (18/11).

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong kepada Gubernur terhadap penggunaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 supaya bisa cepat terealisasi untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan yang prioritas, serta dilakukan secara efektif dan efisien mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas dan diproyeksikan mengalami Defisit Anggaran 2,4 triliun rupiah lebih atau 40,99%. Dengan terealisasinya penggunaan Belanja Daerah untuk membiayai program tersebut, bertujuan untuk terjadinya multifier efek ekonomi di masyarakat sehingga adanya semangat kehidupan yang meningkat pada masa pandemi Covid-19.

Dia juga mengemukakan perlu optimalisasi penyerapan penggunaan Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 2,5 triliun lebih yang bersumber dari SILPA Tahun 2020 sebesar Rp 1 triliun lebih, dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 1,5 triliun. Penyerapan penggunaan sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 tersebut supaya efektif dan tepat waktu sesuai waktu dan program yang dilaksanakan, terutama untuk pembiayaan sektor ekonomi, penguatan infrastruktur, penyediaan pangan-sandang-papan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, pariwisata, serta pelayanan publik; yang menopang kehidupan Krama Bali pada masa pandemi covid-19 yang tidak menentu waktunya kapan berakhir;

Perlu Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan Rp 466.7 miliar lebih, sangat penting dan prioritas direalisasikan untuk mengatasi kesenjangan fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan;

Perlu adanya peningkatan dana alokasi desa adat dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 Rp 350 juta untuk pembiayaan program dan belanja desa adat dalam rangka pemberdayaan, penguatan, pelestarian, dan pemajuan budaya, adat, seni, tradisi, agama, dan kearifan lokal yang menjadi modal sosial memperkuat Desa Adat di Bali.

Mendorong dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak, dengan melakukan kebijakan pelayanan pemungutan pajak menggunakan fasilitas online dan mengembangkan akses pelayanan yang mudah dan cepat dijangkau oleh masyarakat,  seperti meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Samsat Online; mengembangkan akses pelayanan Samsat di wilayah Kabupaten/Kota se-Bali melalui Samsat Pembantu, Gerai Samsat, Samsat Corner dan Samsat Keliling, Samsat Kerti serta Samsat Gelis (Drive Thru); serta melakukan inovasi pelayanan Samsat seperti Samdes Beryadnya, Pelayanan SMS Centre, dan bekerjasama dengan BUMDes di seluruh Desa Se-Bali melalui fasilitasi kredit pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Perlu optimalisasi pengembangan potensi pendapatan yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, potensi aset daerah serta sumber pendapatan lainnya. Di samping itu, sangat perlu menggali dan memberdayakan melalui riset-riset terhadap potensi ekonomi yang bersumber dari kekayaan laut sebagai langkah kreatif dan inovatif dalam menggali dan mengembangkan sumber pendapatan daerah di luar daratan.

Perlu memberikan perlindungan dan memberdayakan kemitraan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dengan Penyedia Jasa di Provinsi Bali untuk terwujudnya peningkatan peran masyarakat jasa konstruksi daerah. Kemitraan ini dibangun dan wajib dilaksanakan oleh setiap Penyedia Jasa Konstruksi yang berasal dari luar Provinsi, dan juga wajib memperhatikan kearifan lokal dan budaya Bali, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 11 Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstrusi;

Fraksi PDI Perjuangan sangat mengapresiasi ide Gubernur telah melaksanakan secara rutin pagelaran Festival Seni Bali Jani dengan konsep Seni Ulu-Teben  yang memadukan seni tradisional dan kontemporer (Modern), dan berbagai kreativitas seni dan budaya lainnya, yang mana mendapat sambutan dan apresiasi positif dari anak anak muda milenial kita di Bali.

”Fraksi PDI Perjuangan mendorong dan mendukung saudara Gubernur dalam dampak pandemic Covid-19 terhadap APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 yang mengalami defisit Rp 2,4 triliun lebih atau 40,99% namun perhatian untuk pengusahaan dan penggunaan sumber-sumber anggaran yang direncanakan terhadap program yang strategis seperti penataan Pura Besakih, membangun pusat kebudayaan, shortcut, toll, pelabuhan segitiga emas, Bandara Bali Utara, termasuk penataan space Kota Denpasar dari aspek infrastruktur, ekonomi, dan penggunaan teknologi untuk mendukung sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, sungguh sungguh mendapatkan perhatian dari Saudara Gubernur dalam upaya memacu pembangunan Bali yang seimbang, berkeadilan, maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” katanya. (bgn003)20111901