Pj. Gubernur Mahendra Jaya Hadiri Entry Meeting BPK RI untuk Pemerintah Daerah Tahun 2023

Jakarta, Baliglobalnews 

Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, menghadiri entry meeting  pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dan sekaligus koordinasi pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan kementerian/lembaga tahun 2023 di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diselenggarakan di Auditorium Gedung Tower BPK RI Pusat, Jakarta, pada Jumat (8/3/2024) siang.

Seperti dijelaskan Pimpinan Pemeriksaan KN VI BPK RI Pius Lustrilanang, acara ini merupakan proses awal dalam memulai pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta kesiapan pemerintah daerah bersangkutan. 

Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang akan diperiksa dengan tujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses serta pelaksanaan pemeriksaan. “LKPD merupakan perwujudan akuntabilitas dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran negara sekaligus menunjukkan prestasi kerja dalam penggunaan anggaran,” katanya. 

Terlebih, kata dia, ada Rp873,75 triliun dana pusat yang diberikan ke daerah-daerah dalam berbagai bentuk mulai dari dana bagi hasil, alokasi umum hingga dana desa. “Agar pengelolaan dana ini benar-benar digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. 

Dia pun berharap pimpinan lembaga dan daerah bisa bersinergi maksimal dan berkomunikasi efektif serta menyediakan database atau aplikasi pendukung pelaksanaan pemeriksaan nantinya. 

Pemprov Bali sendiri telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut dari BPK.

Menurut Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, opini WTP bukan tujuan akhir. Namun, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi tujuan utama.

Hadir pula mendampingi Pj Gubernur Bali, Kepala Inspektorat Provinsi Bali I Wayan Sugiada. (bgn003)24030902