DPRD Tabanan Akan Evaluasi Sejumlah Perda yang Dibuat Tahun 2023

Tabanan, Baliglobalnews

DPRD Tabanan berencana tahun ini akan mengevaluasi penerapan sejumlah Perda yang dibuat pada 2023. Pasalnya, sejauh ini Perda yang telah dibentuk penerapannya tak maksimal karena tanpa dibuatkan Perbup.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani, menegaskan Perda yang telah dibentuk hampir semua belum maksimal penerapannya. Pasalnya, belum adanya Perbup sebagai aturan turunan. “Hampir semua belum maksimal diterapkan, karena belum ditindaklanjuti dengan Perbup itu,” katanya pada Kamis (7/3/2024). 

Pihaknya akan mengevaluasi. Kemungkinan caranya nanti rancangan perbup ke depannya dibuat bersamaan dengan pembentukan perda yang menjadi aturan di atasnya. “Ini menjadi evaluasi kami di Dewan ke depannya. Apakah rancangan perbup itu dibuat bersamaan dengan perda,” katanya.

Menurut Omardani, Perbup sangat penting dibuat sebagai acuan teknis dari pelaksanaan perda yang telah dibuat. Baik itu perda yang rancangannya berasal dari eksekutif atau pemerintah kabupaten atau inisiatif dari DPRD. “Makanya kami genjot pembuatan perbup itu. Sekarang astungkara hampir 90 persen sudah selesai,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan asal Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, itu berharap dengan adanya Perbup tersebut, seluruh perda yang dibentuk sepanjang 2023 bisa diterapkan secara efektif.  

“Meskipun sudah ada niat melaksanakan tetapi aturan teknisnya belum ada kan tidak mungkin. Karena yang menjadi penjabaran perda kan perbup. Sementara itu pembentukan perbup itu kewenangannya ada pada eksekutif,” ujarnya. 

Demikian juga dengan perda yang pembentukannya berasal dari inisiatif DPRD. Pelaksanaannya tetap mengacu pada perbup yang disiapkan dan dibentuk oleh instansi terkait. “Contoh Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian itu menjadi domainnya Dinas Pertanian. Perda Perlindungan Nelayan itu menjadi domainnya Dinas Kelautan dan Perikanan,” ujarnya. (bgn020)24030903