Tabanan, Baliglobalnews
Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Tabanan mendesak agar keberadaan data presisi menjadi landasan utama membahas Ranperda Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan Tahun 2025–2029. Penegasan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Tabanan, pada Rabu (2/7/2025).
Ketua Pansus II DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani mengatakan ingin data presisi menjadi acuan seluruh kebijakan dan kegiatan OPD atau organisasi perangkat daerah. “Kami ingin data presisi jadi acuan seluruh kebijakan dan kegiatan OPD atau organisasi perangkat daerah agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efisien, dan terhindar dari pemborosan,” ujar Omardani saat dimintai konfirmasi.
Omardani mencontohkan jika dalam data desa presisi suatu desa memiliki potensi pertanian, program bantuan pertanian harus diarahkan ke desa tersebut. Demikian pula, pengembangan sektor kelautan dan perikanan harus difokuskan ke wilayah pesisir selatan Tabanan, bukan ke daerah yang tidak relevan. “Dengan menggunakan data desa presisi sebagai acuan, dana pembangunan akan lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak mubazir,” katanya.
Dia berharap agar pendekatan berbasis data ini tidak hanya berlaku selama masa berlaku RPJMD 2025–2029, tetapi juga bisa menjadi rujukan perencanaan hingga 20 tahun ke depan, seiring dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
Terkait pembahasan RPJMD Tabanan 2025-2029, Omardani menyebutkan pihaknya berupaya merampungkan pembahasannya paling lama hingga pertengahan Juli 2025 ini. Hal ini termasuk juga dengan pembahasan Ranperda Penataan Banjar Dinas yang juga menjadi tugas Pansus II. “Khusus untuk RPJMD ada batas waktu penetapan sesuai undang-undang yaitu 40 hari setelah rancangan awal atau ranwal yakni sebelum 10 Juli 2025,” katanya. (*/bgn020)25070306