Denpasar, Baliglobalnews
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan kembali menggelar rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) unit penghasil untuk membahas optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelolaan aset daerah di ruang rapat DPRD Tabanan pada Selasa (4/2/2025). Rapat ini digelar sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dapat memengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Komisi III DPRD Tabanan Anak Agung Nyoman Dharma Putra menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk membahas upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan aset daerah, mengingat adanya kebijakan pemerintah pusat yang dapat memengaruhi struktur APBD.
Salah satu kebijakan tersebut adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD, yang dinilai akan berdampak signifikan terhadap keuangan daerah. “Maka dari itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan unit-unit penghasil dalam meningkatkan pendapatan riil, seperti opsen pajak dan retribusi lainnya,” ujarnya usai rapat.
Dia juga menyoroti Rumah Potong Hewan (RPH) yang menjadi salah satu penghasil. Meskipun telah dilakukan perbaikan, namun banyaknya RPH mandiri yang beroperasi di luar kendali pemerintah daerah. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan adanya kajian lebih lanjut terkait pengelolaan RPH agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. “Kami berharap ada kajian terkait pengelolaan RPH itu agar bisa dioperasikan secara maksimal,” katanya.
Selain itu, kata dia, Komisi III juga menekankan pentingnya progres nyata dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam menindaklanjuti pembahasan sebelumnya mengenai optimalisasi pendapatan daerah. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan yang jelas. “Kami akan mengadakan rapat lanjutan untuk memastikan ada progres yang konkret,” katanya.
Dharma Putra menyebutkan pihaknya akan segera mengagendakan rapat serupa dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas soal optimalisasi PAD ini. Ini karena, dalam beberapa rapat yang digelar, tidak semua OPD penghasil bisa hadir. “Kami akan kroscek dulu ke Sekwan, apakah ada kesalahan dalam undangan. Tapi yang pasti, dalam rapat kerja berikutnya kami harap seluruh pimpinan OPD penghasil bisa datang,” ujarnya. (bgn020).25020504