Denpasar, Baliglobalnews
Komisi II dan Komisi III DPRD Bali bersama stakeholder terkait yakni PT Angkasa Pura I, Imigrasi, Bea Cukai, dan Dinas Perhubungan, membahas terkait upaya mencari solusi dalam mengatasi kemacetan di Badung. Kegiatan itu berlangsung di Gedung DPRD Bali, Denpasar, pada Kamis (23/1/2025) lalu, yang dipimpin Ketua Komisi II Agung Bagus Pratiksa Linggih dan Ketua Komisi III Nyoman Suyasa, serta dihadiri anggota dewan yakni Gusti Agung Paramitha Dewi, Grace Natalie Suryawijaya, dan Nyoman Laka.
“Personal persoalan utama di Bandara Ngurah Rai yang memengaruhi kenyamanan wisatawan. Salah satu keluhan yang disampaikan adalah waktu tunggu hingga dua jam di bandara, terutama karena lamanya proses pengambilan bagasi,” katanya.
Dia menekankan pentingnya peningkatan pelayanan di Bandara Ngurah Rai agar Bali tetap menjadi destinasi yang nyaman bagi wisatawan. Dan, waktu tunggu yang terlalu lama, kurangnya fasilitas dasar seperti air minum, serta kapasitas bandara yang semakin terbatas menjadi kendala utama.
Menurut dia, permasalahan ini akan semakin kompleks jika hanya mengandalkan satu bandara saja untuk Bali hingga dimasa mendatang. Pihaknya juga mengingatkan Bandara Ngurah Rai hanya memiliki satu jalur runway, yang berpotensi menjadi masalah besar jika terjadi gangguan. “Kalau sering begini kan orang bosan ke Bali. Bandara Ngurah Rai itu hanya punya satu runaway bayangkan, kalau ini bermasalah dan lama untuk menyelesaikan masalahnya, berapa potensi pendapatan Bali yang kita harus korbankan? Itu yang harus menjadi pertanyaan kita bersama,” katanya.
Selain itu, masalah kemacetan khususnya di Canggu, Kuta, dan Kuta Selatan, pihaknya meminta Dinas Perhubungan untuk mencari solusi konkret, bukan hanya sekadar wacana. Menurut dia, kemacetan di kawasan wisata terjadi karena tidak adanya pengaturan yang baik antara pengembangan kawasan pariwisata dengan infrastruktur pendukungnya. Selain itu, minimnya transportasi umum di Bali juga menjadi faktor yang memperburuk keadaan.
“Soal pembangunan subway, masalah itu baik jadi atau tidak ya anggaplah itu jadi best scenario jadi permasalahan kemacetan ini. Pertanyaanya berapa tahun lagi jadi? kalau kita ngomong tiga empat tahun lagi baru jadi, berarti masalah baru udah menumpuk 3 tahun 4 tahun lagi. Jadi jangan hanya menjual mimpi saja lah kepada masyarakat,” ucapnya.
Dia berharap pemerintah tidak hanya bisa membangun fasilitas umum tapi juga bisa menggunakannya bersama masyarakat umum, agar bisa menilai sendiri fakta efektivitas manfaat dari proyek yang dibangun tersebut.
Pihaknya setuju solusi jangka pendek yang dilakukan pemerintah seperti perubahan rute atau pengalihan arus lalu lintas, meskipun menurutnya itu hanya semacam obat penenang sementara saja. Selain itu, dia menyoroti perlunya koordinasi dengan pemerintah kabupaten, mengingat izin pembangunan hotel dan restoran berada di bawah wewenang kabupaten. Ketika sebuah kawasan menjadi terlalu padat, kemacetan menjadi tidak terhindarkan. “Ini perlu adanya kerjasama sektor. Contoh saja dari Dinas Pariwisata, kita harus mengembangkan kawasan pariwisata baru, kita juga harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten karena yang sebenarnya mengeluarkan izin-izin pembangunan hotel atau restoran itu kan dari kabupaten bukan dari provinsi. Nah ketika itu semua lolos misalnya, di dalam satu wilayah tentu wilayah itu akan macet seperti di Canggu kayak gitu,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah wisatawan asing, seperti penyalahgunaan visa, juga menjadi perhatian. (adv/bgn008)25012502