Tabanan, Baliglobalnews
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan, I Made Dirga, mendukung Pemerintah Kabupaten Tabanan akan mengoptimalkan pengelolaan sejumlah aset daerah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, Dirga minta pemerintah harus benar-benar mendata semua aset agar memiliki data yang akurat serta serius dalam menangani aset yang bermasalah. “Selesaikan dulu pendataannya. Setelah itu buat aturan yang baru dengan terobosan yang baru,” katanya usai menghadiri acara pelantikan Polisi Banjar di GOR Debes, pada Senin (26/6/2023).
“Untuk proses dan progres yang dilakukan pihak eksekutif saat ini masih tergolong lamban, sehingga proses penyelesaian ataupun langkah apa yang diambil selanjutnya belum bisa ditentukan dengan segera,” ujarnya
Dirga mencontohkan lambannya penanganan aset tanah yang disewa oleh pihak PT Puri Mas di Pangkung Tibah. Dia menyatakan prosesnya sangat lamban, karena aset tersebut berstatus terbengkalai hingga 29 tahun lamanya.
Dia mengharapkan pemerintah bisa bersinergi dengan keamanan seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menyelesaikan persoalan sejumlah aset di Tabanan. “Pihak keamanan itu yang diajak untuk mencari solusi jika ada masalah secara hukum agar diselesaikan dengan aturan yang ada,” katanya.
Sementara Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyebutkan pemerintah tengah mendata jumlah aset yang dimiliki agar memiliki data yang akurat. Selain itu, program strategis harus dikembangkan untuk mengatasi masalah yang mungkin akan terjadi dalam pengelolaan aset tersebut. “Pemerintah juga akan mendukung pihak yang ingin mengembangkan aset tersebut,” ujarnya.
Optimalisasi pengelolaan aset ini juga sesuai instruksi pemerintah pusat baik dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi “Dari Kementerian Keuangan juga mengatakan aset itu tidak boleh tidur. Harus digerakkan bukan diabaikan,” tegasnya. (bgn020) 23062710