Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, Pemkot Denpasar Gelar Penegasan Hasil Bimtek IKK LPPD
Denpasar, Baliglobalnews
Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Denpasar mengelar pertemuan terkait Penegasan Indikator Kerja Kunci (IKK) yang merupakan hasil Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Denpasar pada tanggal 22 Mei lalu. Pertemuan digelar di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Denpasar pada Rabu (14/6).
Pertemuan dipimpin Sekretaris Daerah Kota Denpasar, IB Alit Wiradana didampingi Kabag Tapem dan Otda Dewa Made Puspawan. Hadir pula Kepala BKPSDM Kota Denpasar, Wayan Sudiana serta sejumlah pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Sekda Alit Wiradana mengatakan komitmen Pemkot Denpasar terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
Pertemuan diisi dengan pemaparan dari perwakilan OPD mengenai persentase capaian di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum (PU), Perumahan Rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja, Komunikasi Informatika, Kepemudaan dan Olahraga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pangan. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
“Pemerintah harus memberi kepastian kepada masyarakat terkait pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan publik. Selain itu membuka kepada masyarakat terkait informasi kebijakan, program, anggaran, dan keputusan penting lainnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui berbagai platform resmi dan juga akan mendorong penguatan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta tindakan tidak etis lainnya. Ditekankan pula pentingnya peran serta masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” katanya.
Kabag Tapem Dewa Made Puspawan akan melibatkan masyarakat dan warga dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Masyarakat akan diberikan ruang partisipasi yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan dan mengawasi implementasinya. Melalui langkah-langkah ini, Kota Denpasar bertekad untuk meningkatkan integritas dan efektivitas pemerintahan daerah.
“Proses review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diawali dengan Penyampaian Lembar Kerja Evaluasi ke Bagian Tata Pemerintahan (30 Mei 2023) dilanjutkan Penyampaian Lembar Kerja Evaluasi ke Perangkat Daerah (31 Mei 2023) dilanjutkan Klarifikasi dari Perangkat Daerah ke Bagian Tata Pemerintahan (Revisi data/ peningkatan capaian IKK) (2 Juni – 18 Juni) 2023) dilanjutkan Penyampaian data final ke BPKP (19 Juni 2023) dilanjutkan Hasil Review BPKP (23 Juni 2023) dilanjutkan sebagai data final untuk di Evaluasi dari Tim Nasional (3 Juli – 31 Juli 2023) dan Hasil EKPPD (September 2023),” ujarnya. (bgn003)23061411
