Sinergi Pemerintah dan Pengawas Pemilu Diperkuat Demi Administrasi yang Akuntabel
Denpasar, Baliglobalnews
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi perhatian serius dalam upaya mewujudkan tata kelola aset yang tertib, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Pengelolaan Barang Milik Negara Bawaslu Badung Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Sekretariat Bawaslu Badung, Denpasar, pada Rabu (8/7/2026).
Ketua Bawaslu Badung I Wayan Semara Cipta menyampaikan bahwa pengelolaan aset khususnya BMN bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan. Menurut dia, aset yang digunakan saat ini terdiri atas BMN serta aset milik Pemerintah Kabupaten Badung yang dimanfaatkan melalui mekanisme pinjam pakai sehingga memerlukan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan.
“Pengelolaan barang milik negara harus dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, dan berdasarkan kondisi riil aset. Karena itu kami masih memerlukan arahan, pendampingan, serta dukungan dari Bawaslu Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Badung agar pengelolaan aset dapat berjalan sesuai regulasi,” ujarnya.
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Ida Bagus Putu Adinatha mengatakan pengelolaan BMN merupakan agenda rutin pada masa nontahapan kepemiluan. Dia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Badung yang telah menyediakan gedung beserta sarana dan prasarana melalui mekanisme pinjam pakai.
Dia mengakui masih terdapat tantangan dalam pemeliharaan aset akibat keterbatasan anggaran, terlebih di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah. “Diskusi bersama pemerintah daerah menjadi momentum penting untuk saling berbagi praktik yang baik sehingga tata kelola aset dapat semakin tertib dan memberikan manfaat, baik bagi kabupaten maupun provinsi,” katanya.
Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Provinsi Bali I Nyoman Gede Putra Wiratma turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap penyediaan fasilitas perkantoran. Dia berharap seluruh masukan dalam rapat dapat menjadi landasan penyempurnaan tata kelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Barang milik negara merupakan aset negara yang harus dijaga dan dikelola secara profesional. Karena itu, seluruh pengelola BMN harus berpedoman pada regulasi yang berlaku, memastikan setiap aset tercatat dengan benar, dipelihara sesuai kewenangan, dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Kepatuhan terhadap ketentuan BMN menjadi fondasi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Sementara Kepala Sekretariat Bawaslu Badung Firman Kurniawan memaparkan sejumlah persoalan yang masih dihadapi dalam pengelolaan aset, di antaranya belum adanya kejelasan mekanisme pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang masih berstatus milik pemerintah daerah, perbedaan data inventaris dengan kondisi di lapangan, hingga rencana pembangunan fasilitas pendukung berupa kanopi parkir dan senderan atau tembok penahan tanah di area belakang gedung.
“Kami berharap adanya arahan mengenai mekanisme penganggaran serta dukungan koordinasi dari Kesbangpol dan BPKAD agar penyelesaian administrasi aset dapat berjalan lebih optimal. Kejelasan status aset akan memudahkan proses pemeliharaan sekaligus mendukung pelayanan kelembagaan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan BPKAD Kabupaten Badung IB Ari Suparta mengatakan bahwa setiap usulan pembangunan fisik maupun dukungan anggaran harus diajukan secara resmi kepada Bupati Badung melalui BPKAD dengan melampirkan alasan kebutuhan yang jelas beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dia juga menyampaikan bahwa penyusunan addendum berita acara serah terima (BSAT) masih dalam proses untuk memperjelas rincian aset yang dipinjam-pakaikan.
Di sisi lain, Koordinator BMN Bawaslu RI Ratna Sari menilai penyelesaian dokumen BAST beserta rincian aset menjadi langkah penting agar terdapat kejelasan mengenai status kepemilikan dan tanggung jawab pemeliharaan masing-masing pihak.
Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah, perwakilan Kesbangpol Kabupaten Badung Mayun Matrini menyatakan komitmennya untuk terus memfasilitasi kebutuhan kelembagaan sepanjang proses pengajuan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat tersebut, seluruh peserta sepakat bahwa sinergi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara yang profesional, efektif, serta akuntabel sehingga seluruh aset dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan.
Rapat yang digelar secara luring dan daring ini dihadiri pula oleh Biro Keuangan BMN Bawaslu RI, Inspektorat Bawaslu RI, Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Provinsi Bali, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali. (*/bgn003)26070812
