Sekda Eddy Mulya Buka Advokasi Desa Pangan Aman, Perkuat Komitmen Keamanan Pangan Berbasis Komunitas

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya mewakili Walikota Denpasar membuka kegiatan pertemuan advokasi kelembagaan desa pangan aman, sekolah dengan pembudayaan keamanan pangan, serta pasar pangan aman berbasis komunitas di Gedung Santi Graha, Denpasar, pada Rabu (22/4/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM Denpasar juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Anak Agung Gede Wiratama, serta Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan AA Ngurah Oka Wiranata.

Sekda Eddy Mulya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BBPOM di Denpasar atas pelaksanaan kegiatan advokasi tersebut. Ia menekankan bahwa advokasi ini menyasar tiga entitas utama, yakni desa, pasar, dan satuan pendidikan sebagai komunitas strategis dalam mewujudkan keamanan pangan. “Komunitas ini menjadi motor penggerak dalam sosialisasi, edukasi, hingga pendampingan guna mewujudkan tata kelola keamanan pangan. Jika pangan aman, tentu masyarakat menjadi sehat, baik di lingkungan sekolah, pasar, maupun desa dan kelurahan,” ujarnya.

Eddy Mulya berharap melalui advokasi ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya penyediaan dan konsumsi pangan yang aman, mulai dari proses penyediaan bahan, produksi, distribusi, hingga konsumsi.

Dia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan keamanan pangan melalui pembinaan, pengawasan, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. “Dengan kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan, kami optimis dapat mewujudkan Denpasar sebagai kota yang sehat, unggul, dan berwawasan lingkungan,” katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya bersama tim koordinasi keamanan pangan daerah akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan BBPOM guna memperkuat sinergi dan kolaborasi. Seluruh perangkat daerah yang tergabung juga akan digerakkan untuk secara berkelanjutan melakukan edukasi, evaluasi, serta pengawasan terhadap tingkat keamanan pangan di masing-masing komunitas.

Sementara Plt. Kepala BBPOM di Denpasar Made Ery Bahari Hantana menyampaikan pangan merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2018. “Pemerintah berkewajiban memastikan ketersediaan, keterjangkauan, serta konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang,” katanya.

Dia menyatakan program-program ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran di tengah efisiensi anggaran yang dilaksanakan pemerintah. Dimana, pada tahun 2026, program keamanan pangan difokuskan di Kota Denpasar dengan intervensi pada tiga desa yakni Sumerta Kelod, Sidakarya, dan Padangsambian Kelod, serta satu kelurahan yaitu Peguyangan. Selain itu, terdapat 13 sekolah dari jenjang SD, SMP, hingga SMA yang menjadi sasaran intervensi Program Jajanan Anak Sekolah (PJAS), serta 30 sekolah lainnya yang akan mendapatkan sosialisasi dan edukasi.

Sementara untuk sektor pasar, intervensi difokuskan pada Pasar Padangsambian. Namun demikian, dia mengakui bahwa cakupan program hingga tahun 2025 masih tergolong rendah, baik di tingkat Provinsi Bali maupun Kota Denpasar. “Cakupan desa baru mencapai 12 persen, sekolah 3,71 persen di tingkat provinsi dan 0 persen di Kota Denpasar, serta pasar sekitar 3 persen. Karena itu, dukungan anggaran sangat dibutuhkan untuk memperluas cakupan program ini,” katanya.

Dia menyampaikan bahwa program keamanan pangan perlu terus dilanjutkan secara berkelanjutan agar desa, sekolah, dan pasar mampu mandiri dalam menjaga keamanan pangan di lingkungannya.

Meski di tengah efisiensi anggaran, pihaknya berharap semangat untuk mewujudkan pangan aman tetap terjaga. “Hari ini kita duduk bersama untuk berkomitmen. Semoga langkah ini memberikan hasil maksimal bagi Kota Denpasar,” pungkasnya. (*/bgn003)26042209