Sekda Dewa Indra Dukung Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan komitmennya untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen itu diutarakan dalam sambutan saat menghadiri Sosialisasi Pendampingan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang digelar Ombudsman RI Provinsi Bali di Sanur Resort Watu Jimbar, Selasa (11/6/2024).

Dia menekankan bahwa publik mempunyai hak untuk memperoleh layanan terbaik dan lembaga atau institusi berkewajiban untuk memenuhinya. “Kualitas layanan yang kita berikan pada publik adalah bukti kehadiran negara di tengah masyarakat,” katanya.

Sekda Dewa Indra juga menyinggung UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut dia, sejak UU itu diberlakukan, seluruh lembaga dan institusi pemerintahan mulai pusat hingga daerah terus berproses dalam peningkatan kualitas layanan publik. “Membutuhkan proses karena tidak serta merta seluruh indikator kualitas pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang dapat kita penuhi,” ujarnya.

Birokrat kelahiran Buleleng itu bersyukur karena pada penilaian Ombudsman RI tahun 2023, Pemprov dan seluruh kabupaten/kota di Bali telah masuk dalam zona hijau terkait kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. “Awalnya ada yang masih merah, kemudian naik ke kuning dan terakhir seluruhnya berhasil masuk zona hijau,” katanya.

Dewa Indra menilai capaian yang diraih menunjukkan kuatnya komitmen jajaran pemprov dan seluruh kabupaten/kota dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009.

Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, menerangkan bahwa penilaian atas kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik telah dilaksanakan sejak tahun 2015. “Jadi ini bukan hal baru, sudah biasa dilaksanakan,” katanya.

Sri Widhiyanti mengapresiasi, karena Pemprov Bali dan seluruh kabupaten/kota menunjukkan progres positif sehingga saat ini seluruhnya telah masuk zona hijau. “Bahkan pada tahun 2023 lalu, seluruhnya sudah masuk hijau dengan kualitas tinggi. Capaian ini menjadi bukti keseriusan jajaran pemerintahan di Daerah Bali dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik,” katanya.

Sri Widhiyandi mengingatkan agar peningkatan kualitas terus diupayakan karena daerah lain bergerak dinamis sehingga berhasil meraih nilai yang lebih baik. Pada bagian lain, dia juga mengingatkan agar layanan publik yang berkualitas tak hanya diberikan pada saat penilaian Ombudsman RI. “Pemberian pelayanan yang berkualitas jangan hanya dilakukan saat ada penilaian, tapi harus diberikan secara berkesinambungan,” pungkasnya.

Sementara Pimpinan Ombudsman RI Jemsly Hutabarat mendorong Pemprov Bali agar terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Memang sudah hijau, tapi zona hijau juga ada nilainya. Ingat, daerah lain terus berpacu untuk meningkatkan nilai mereka,” katanya.

Jemsly menginformasikan makin meningkatnya antusiasme masyarakat untuk melapor ke Ombudsman RI. Pada tahun 2002, laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI tercatat hanya sebanyak 396 laporan. Secara signifikan, jumlah itu kian meningkat dan di tahun 2023, Ombudsman RI menerima 23.806 laporan masyarakat.

Sosialisasi Pendampingan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan secara hybrid. Secara offline, kegiatan diikuti sekda kabupaten/kota se-Bali, kapolres se-Bali, pejabat dari biro dan bagian organisasi Pemprov dan kabupaten/kota serta pejabat lembaga vertikal. Sementara seluruh lembaga yang menjadi objek penilaian mengikuti secara online dari kedudukan masing-masing. (bgn003)24061111