Rapat Paripurna DPRD Badung,Bahas KUPA, Ketiga Fraksi Berikan Masukan kepada Pemerintah
Mangupura, Baliglobalnews
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna terkait Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 dan Ranperda Perubahan APBD 2021 pada Senin (23/8).Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa mengagendakan pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi. Rapat dihadiri sejumlah anggota DPRD, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Sekda Wayan Adi Arnawa, sementara Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyaksikan secara virtual.Dalam rapat tersebut, ketiga fraksi yakni Fraksi Badung Gede (Gerindra-Demokrat) menyetujui postur anggaran dan juga memberikan masukan dan catatan. Fraksi Badung Gede yang dibacakan Made Wijaya meminta agar pemerintah terus menguatkan UMKM dan koperasi yang berbasis pada sektor primer dalam menunjang ekonomi kerakyatan melalui meningkatkan perannya masing-masing.
Realisasi belanja tak terduga diminta agar tepat sasaran, efisien, efektif dan transparan sehingga dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih intens kepada para nakes yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terpapar Covid-19. Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan kepada pihak terkait yang menangani bidang pendidikan agar melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengevaluasi kesiapan prasarana yang dibutuhkan terkait dengan pembelajaran tatap muka yang akan datang.
“Terkait penanganan Covid-19 yang terus mengalami peningkatan, dan kewajiban melakukan isolasi terpusat (isoter), kami Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar pemerintah fokus terhadap bed occupancy rate,” ujar I Gusti Lanang Umbara ketika membacakan PU PDI Perjuangan.Fraksi Golkar yang dibacakan Nyoman Suka juga memberi beberapa masukan termasuk pengisian alat kesehatan Rumah Sakit Mangusada, utamanya gedung baru.Pada bidang ketenagakerjaan, dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 adanya upaya menekan angka pengangguran. Angka ini semakin melebar berdasarkan data BPS di tahun 2019, 0,38 % menjadi 6,92% di tahun 2020. (bgn003)21082314
