Media Informasi Masyarakat

Praperadilan Bandesa Adat Berawa 27 Mei 2024

Denpasar, Baliglobalnews

Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, menetapkan jadwal persidangan praperadilan yang diajukan pemohon Bandesa Adat Berawa, I Ketut Riana alias KR, pada 27 Mei 2024.

Praperadilan ini diajukan pemohon kepada termohon Kejaksaan Tinggi Bali Cq Kepala Kejati Bali, terkait penetapan tersangka usai operasi tangan tangan (OTT) dugaan pemerasan Rp10 miliar kepada investor.

“Ya benar, untuk jadwal sidang praperadilan diagendakan 27 Mei 2024,” kata Humas atau Juru Bicara Pengadilan Negeri Denpasar, Gede Putra Astawa, saat dimintai konfirmasi, pada Rabu (15/5/2024).

Astawa menjelaskan pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Denpasar pada Rabu (15/5/2024), yang langsung dilakukan penetapan persidangan dan penunjukan hakim tunggal, panitera dan juru sita pada hari yang sama.

“Jadi hari ini, pemohon mengajukan praperadilan dan Ketua Pengadilan langsung menetapkan hakim dan panitera siapa yang ditunjuk untuk sidang pada 27 Mei itu,” tegasnya.

Untuk Hakim tunggal yang akan menyidangkan praperadilan pemohon Bandesa Adat Berawa, adalah hakim Ayu Merta Dewi, dengan panitera Gede Oka Astawa.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Bali Putu Eka Sabana dikonfirmasi terkait upaya Bandesa Adat Berawa, I Ketut Riana alias KR mempraperadilankan Kejati Bali, ditanggapi sebagai langkah biasa saja.

“Praperadilan itu hal yang biasa, hak dari tersangka atau Penasehat hukumnya sebagai fungsi kontrol penegak hukum, kita lihat apa yang menjadi materi praperadilannya,” katanya..

Di lain pihak, Kuasa Hukum Bandesa Adat Berawa, Gede Pasek Suardika saat dimintai konfirmasi membenarkan telah menyerahkan akta permohonan praperadilan ke PN Denpasar, pada 15 Mei 2024. “Ya benar, kami sudah mengajukan praperadilan ke PN Denpasar,” katanya.

Terkait apa isi permohonan praperadilan, kata dia, ada dua poin penting yakni memohon PN Denpasar menerima permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, jabatan bendesa adat bukan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara. (bgn008)24051607

Comments
Loading...