PPK di Pemkot Denpasar Wajib Bersertifikasi Keahlian PBJ

Denpasar, Baliglobalnews 

Situasi perekonomian pascahantaman Covid-19 yang mulai berangsur membaik, turut pula berdampak pada pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. TPP para ASN yang semasa pandemi lalu dibayarkan 75 dan 85 persen, kini pada tahun 2024 telah diterapkan 100 persen dengan beberapa ketentuan yang berlaku sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan.  

Ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para ASN terkait dengan pembayaran TPP 100 persen ini antara lain, kedisiplinan abensi, pelaporan LHKPN/LHKASN, dan hal lainnya. Ada juga kewajiban kepemilikan kompetensi dan sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah, bagi para ASN yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) yang dalam hal ini dijabat oleh pejabat administrator atau eselon III, paling lambat 31 Desember 2023. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menguraikan ketentuan soal  kewajiban memiliki Sertifikat PBJ ini, didasarkan pada Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018, Pasal 88 Huruf b dan Huruf c yang mengamanatkan setiap ASN yang bertindak sebagai PPK wajib memiliki sertifikat keahlian PBJ. 

Hal itulah, kata dia, yang juga menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan soal pengaturan pembayaran TPP ASN di Kota Denpasar, yang dituangkan dalam Perwali No 61 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

“Saat Covid-19, dikarenakan kondisi anggaran daerah yang terdampak, diundangkan Perwali No. 21 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN dan Perwali No. 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perwali No. 21 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN yang mengatur soal pembayaran TPP bagi ASN 75 dan 85 persen. Lalu, saat ini karena kondisi sudah berangsur membaik, Pemkot Denpasar ingin mengembalikan lagi pembayaran TPP 100 persen kepada ASN. Namun ada kewajiban juga yang harus dipenuhi. Salah satunya, berkaitan dengan kewajiban kepemilikan Sertifikat Keahlian PBJ bagi Pejabat Eselon III ini,  bagi para pejabat tersebut yang belum memiliki sertifikat keahlian PBJ maka, belum bisa dibayarkan 100 persen. Jadi masih dibayarkan dengan skema 85 hingga 90 persen,” kata Jaya Negara usai menghadiri rangkaian acara di kawasan Setra Adat Badung, pada Jumat (9/2/2024) pagi.

Para pejabat eselon III, lanjutnya, juga telah menandatangani kesepakatan kerja dengan Walikota Denpasar, yang di dalamnya memuat tentang perjanjian komitmen atau integritas tentang kesanggupan pemenuhan kewajiban memiliki Sertikat keahlian PBJ dalam kurun waktu 2 tahun setelah pejabat tersebut dilantik. 

“Ini juga bentuk komitmen Pemkot Denpasar dalam penyelenggaraan segala aspek pemerintahan, agar bersih, transparan, berkompeten dan juga unggul. Tidak terkecuali dengan pengadaan barang/jasa pemerintahan yang harus juga didukung dengan kualitas SDM, baik para Pengguna Anggaran (PA) maupun PPK dan unsur lain di dalamnya,” katanya. (bgn003)24021107