PN Denpasar Persiapkan Diri Ikuti Penilaian SMAP
Denpasar, Baliglobalnews
Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali, mempersiapkan diri untuk kembali mengikuti penilaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
“Sekarang kami siapkan lagi. Kami ingin PN Denpasar menjadi pengadilan yang bersih,” kata Ketua Pengadilan Negeri (PN) Denpasar Iman Luqmanul Hakim kepada wartawan di Denpasar pada Jumat (4/7/2025).
Iman menyebutkan upaya yang akan dilakukan, terlebih dahulu membenahi pelayanan publik dan memperkuat integritas lembaga peradilan. Kemudian, perbaikan sarana prasarana seperti penambahan toilet dan penyediaan jaringan wifi publik bagi masyarakat hingga kemungkinan penyediaan ruang pers. “Saya baca di Google Review, banyak yang keluhkan soal toilet. Kami akan tindak lanjuti dengan melakukan perbaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat toilet bisa kita tambah,” ucap Iman yang baru dilantik sebagai Ketua PN Denpasar pada 2 Juni 2025, menggantikan I Nyoman Wiguna yang dimutasi ke PN Tangerang.
Iman yang pernah menjabat sebagai Ketua PN Bogor itu juga akan menjunjung keterbukaan dan pembenahan layanan publik. Kemudian, percepatan proses eksekusi perkara. “Masyarakat sering kali menghakimi kinerja pengadilan hanya berdasarkan satu versi informasi. Padahal ada proses hukum dan memiliki prosedur, serta tahapannya,” katanya.
Dia mencontohkan persoalan eksekusi perkara yang kerap dianggap lambat oleh publik, padahal kenyataannya permohonan masih baru atau belum memenuhi persyaratan administratif. “Kami punya komitmen untuk pokoknya setiap permohonan apapun kita akan proses dengan cepat, apalagi terkait dengan eksekusi,” ucapnya.
Untuk itu, pihaknya juga mendorong Ketua Panitera untuk memproses secara cepat, apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya. “Kalau semua berkas sudah sesuai, tinggal diproses, dibuat resume, lalu saya putuskan. Jadi, saya pastikan tidak ada permohonan-permohonan yang terlambat dan segera kami respon,” tegasnya.
PN Denpasar saat ini, juga sudah menyediakan sejumlah kanal pengaduan, termasuk melalui layanan terpadu satu pintu (PTSP). “Ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat pencari keadilan,” tegasnya. (bgn008)25070509
