Perkuat Sinergi dan Tata Kelola, Bank BPD Bali Jalin Kerja Sama dengan Kejaksaan Tinggi Bali di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Denpasar, Baliglobalnews
Dalam upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Kesepakatan strategis ini berfokus pada sinergi hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun).
Penandatanganan dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono bersama Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kajati beserta jajaran Asisten, baik Asdatun maupun Aspidsus atas pendampingan hukum yang selama ini telah berjalan berkesinambungan. Sinergi ini dapat diperluas untuk mencakup program edukasi internal di lingkungan perbankan,” I Nyoman Sudharma pada Rabu (12/8/2026).
Puncak acara ditandai dengan prosesi penandatanganan naskah perjanjian kerja sama oleh Kepala Kejati Bali dan Direktur Utama Bank BPD Bali. Prosesi tersebut turut disaksikan oleh Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Bali serta Komisaris Utama Bank BPD Bali.
Melalui kemitraan komprehensif ini, Bank BPD Bali mengukuhkan komitmen untuk senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum dalam setiap inovasi serta layanan yang diberikan, demi mewujudkan kemajuan perekonomian daerah Bali yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan. “Ke depan, agar jajaran Kejaksaan dapat kembali hadir memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada pejabat serta karyawan kami, khususnya terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Langkah ini menjadi wujud pengabdian kita bersama bagi bangsa dan negara,” katanya.
Sementara Kepala Kejati Setiawan Budi Cahyono menyoroti kedudukan strategis Bank BPD Bali sebagai Bank Pembangunan Daerah. Dia menekankan bahwa Bank BPD Bali memiliki fungsi krusial, bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan memikul peran ganda sebagai agen pemulihan ekonomi dan agent of development yang wajib mendukung program pembangunan strategis pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Menyadari betapa kompleksnya tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh Bank BPD Bali, Setiawan Budi Cahyono menegaskan bahwa kehadiran institusi Kejaksaan melalui instrumen Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan kebutuhan esensial. Sesuai amanat undang-undang, JPN hadir sebagai garda terdepan untuk mendampingi pemerintah maupun BUMD melalui tiga fungsi utamanya yang berkesinambungan.
Dalam fungsinya memberikan pertimbangan hukum, JPN membuka ruang bagi Bank BPD Bali untuk memohon pendampingan komprehensif, mulai dari penyusunan pendapat hukum (legal opinion), asistensi hukum, hingga pelaksanaan audit hukum.
Tidak hanya sebatas memberikan pandangan tertulis, JPN juga memegang mandat untuk memberikan bantuan hukum secara nyata. Kejaksaan siap mewakili dan membela kepentingan Bank BPD Bali dalam mengurai berbagai perkara hukum, baik di meja hijau (litigasi) maupun dalam mencari jalan keluar di luar pengadilan (non-litigasi). Fleksibilitas JPN juga tercermin dalam fungsinya untuk melakukan tindakan hukum lainnya, di mana para jaksa dapat mengambil peran strategis dan netral sebagai fasilitator, mediator, hingga pendamping terpercaya dalam proses arbitrase.
Kajati menegaskan bahwa perpanjangan PKS ini adalah wujud nyata dari sebuah kolaborasi. “Harapannya, sinergi yang dibangun dengan penuh integritas dan profesionalisme ini mampu memastikan berjalannya Good Corporate Governance di dalam operasional bisnis Bank BPD Bali, serta membawa kepastian hukum bagi pembangunan daerah,” tuturnya. (Adv/bgn008)26081215