Komite II DPD RI Advokasi Isu Lingkungan Hidup dan Penanganan Banjir di Bali
Denpasar, Baliglobalnews
Komite II DPD RI melakukan kunjungan advokasi ke Provinsi Bali terkait pembahasan isu lingkungan hidup dan penanganan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di Pulau Dewata.
“Kami Komite II DPD RI datang ke Bali untuk menyerap aspirasi masyarakat, baik itu keluhan kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, terkait lingkungan hidup dan penanganan banjir yang sempat terjadi di Bali. Dimana, dari masukan hari ini penyebab banjir karena banyak jalur sungai di Bali terdapat sedimentasi, yang butuh normalisasi dan perlu senderan beton,” kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako, didampingi Senator Provinsi Papua Tengah Lis Tabuni, dan Senator Provinsi NTB Mirah Midadan Fahmid, di Kantor DPD RI Provinsi Bali, pada Rabu (5/11/2025).
Menurut dia, penyebab banjir kemungkinan salah satunya karena banyaknya sedimentasi pada sungai, sehingga sungai tidak mampu menampung air hujan yang begitu lebat. Pengerukan sedimentasi ini nantinya dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Nusra dan dinas terkait, dan dibantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sedimentasi, serta normalisasi sungai. “Dengan melakukan swakelola gotong-royong, kami yakin dapat diselesaikan. Karena, secara fiskal program ini tidak dapat dilakukan tanpa dukungan masyarakat, hingga kepala desa dan BWS, dinas Kehutanan dan PUPR. Karena akan ada gerakan menanam kembali atau menghijaukan kembali sempadan sungai,” katanya.
Selain itu, upaya lain dapat dilakukan dengan menghijaukan kembali sepadan sungai, sehingga ada resapan baru dan mencegah banjir yang begitu besar. “Gerakan ini nanti dikawal DPD RI Bali yang saat ini diawasi Ni Luh Djelantik,” jelasnya.
Sementara Anggota DPD RI Dapil Bali Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik mengatakan pertemuan kali ini untuk menyerap aspirasi dan pengaduan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat, terkait langkah nyata menormalisasi sungai. “Pengaduan kepala desa, tokoh masyarakat dan kepala lingkungan ini nanti langsung disampaikan DPD RI ke Menteri PU agar langsung ditindaklanjuti untuk menormalisasi sungai,” katanya.
Ni Luh Djelantik menegaskan keinginan dan masukan kepala desa dan masyarakat desa yang menjadi ujung tombak desa, siap untuk diperjuangkan DPD RI. “Ini pasti kami tindaklanjuti. Karena belum ada tindak lanjutnya. Jadi, Komite II DPD RI langsung menagih janji itu kepada Menteri PU,” tandasnya. (bgn008)25110507