Komisi IV DPRD Badung Lanjutkan Rapat Kerja dengan 4 OPD

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung melanjutkan rapat kerja dengan empat OPD (organisasi perangkat daerah) meliputi RSUD Mangusada, Dinas Sosial, DP2KBP3A, Disnaker di Ruang Rapat Nayaka 3 Puspem Badung pada Selasa (29/4/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua BK DPRD Badung Putu Parwata didampingi anggota Komisi IV Made Suwardana, Nyoman Sedana dan Ni Luh Sekarini.

“Ini rapat final kami. Pada prinsipnya kami mendengarkan apa yang sudah dikerjakan pada tahun 2024, dalam rangka kita memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2024,” katanya kepada wartawan usai rapat.

Dia menyampaikan Komisi IV ini membidangan program mandatori. “Komisi IV ini betul-betul OPD-nya OPD mandatori yang langsung menyentuh masyarakat. Karena itu kami sedikit detail,” katanya.

Parwata menyebutkan terkait rumah sakit, bagaimana rumah sakit melayani masyarakat dan mendapatkan kepercayaan. “Makanya saya katakan tadi, satu, supaya pelayanan sumber daya manusianya bagus. Dua, alat-alatnya bagus, ketiga melakukan strategi sumber daya yang baik. Keempat, bagaimana menggunakan anggaran yang tepat sasaran, sehingga pelayanan terbangun dengan baik dan membangun trush yang optimal. Dengan demikian diharapkan pelayanan kesehatan di Badung cukup dilayani oleh RS Mangusada,” katanya.

Terkait masalah ketenagakerjaan, dia menyatakan betul-betul krusial. Kalau Gen Z tidak diberikan pemahaman yang betul, maka dia menjadi pekerja nomaden. Akhirnya tidak ada satu sertifikasi yang kuat yang bisa dimiliki. Karena itu pihaknya mendorong Dinas Tenaga Kerja bisa memberikan sertifikat dan memberikan pemahaman atau pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Dengan demikian sumber daya manusia yang dimiliki Badung bagus, UMKM, pariwisata, entrepreneur berkembang.

Sedangkan Dinas Sosial, kata dia, interaksi sosialnya lebih kuat dengan masyarakat, terutama yang rentan. Jadi supaya betul-betul dilakukan komunikasi, pengedukasian. “Untuk Dinas P2KBP3A (Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) kami mendorong supaya ada rumah singgah. Supaya, maaf yaa, kalau ada yang telantar, ada yang tidak diurus oleh keluarganya, sehingga kita bisa menampungnya. Jadi lebih banyak muaranya ke sosial masyarakat. Jadi leading sektor yang menjadi tanggung jawab Komisi IV akan terus kami dorong dan akan lakukan regular meeting tiga bulan, supaya jangan lewat masalahnya baru kita paham. Dengan kita memahami kondisi lebih awal maka pemerintah lebih mudah melakukan satu kebijakan-kebijakan,” tandasnya. (bgn003)25042921