Kabupaten Tabanan Borong Penghargaan Anubhawa Sasana Desa 2022

Tabanan, Baliglobalnews

Wakil Bupati Tabanan, I Made Edi Wirawan, menghadiri undangan peresmian 179 desa/kelurahan sadar hukum, Wilayah Provinsi Bali tahun 2022 di Gedung Ksirarnawa, Taman Werdhi Budaya Art Center Denpasar, pada Jumat (7/10/2022).

Pada tahun 2022, Provinsi bali ditetapkan ada 179 desa dan kelurahan yang tersebar di 49 kecamatan dan 8 kabupaten berpredikat Desa Sadar Hukum. Oleh sebab itu, pads kesempatan tersebut juga telah hadir perwakilan dari 179 desa penerima predikat penghargaan Desa Sadar Hukum tersebut.

Untuk Kabupaten Tabanan, penghargaan Desa Sadar Hukum diberikan kepada Desa Batunya, Buruan, Tibubiyu, Manikyang, Bengkel Sari, Dalang, Beraban, Kebon Padang, Desa Gubug, dan Desa Beringkit.  Penghargaan Anubawa Sasana Desa tersebut diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly dan Sekda Provinsi Bali kepada Wakil Bupati Tabanan secara simbolis mewakili Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bali dan seluruh jajarannya yang selama ini telah memenuhi kebutuhan serta memberikan fasilitas kepada Kanwil Kemenkumham Bali, khususnya dalam program peningkatan kesadaran masyarakat melalui Desa. Saya juga mengucapkan rasa bangga dan apresiasi dapat bertemu langsung dengan para bupati, Walikota, camat, kepala desa serta lurah yang telah berhasil mencapai prestasi dalam memasyarakatkan hukum di wilayahnya, sehingga mendapat predikat sebagai Desa Sadar Hukum” ujar Yasonna Laoly dalam sambutannya.

Menteri berharap penghargaan tersebut dapat menjadi contoh bagi desa dan kelurahan lain dalam meningkatkan dan mewujudkan kesadaran hukum masyarakatnya. 179 penghargaan, kata dia, merupakan jumlah yang cukup besar, dan merupakan suatu pencapaian besar dan wujud adanya sinergitas antara Kanwil Kemenkumham Bali dan Pemerintah Provinsi serta kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Bali. Hal tersebut juga merupakan sebuah prestasi dan hasil kerja nyata dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui kontribusi yang tinggi dari segi pelaksanaan dan pembinaan kelompok sadar hukum, sehingga terbentuknya desa sadar hukum

“Penetapan desa sadar hukum merupakan upaya kita bersama untuk menguatkan keberadaan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini akan terlihat dari tingkat kepatuhan kita kepada hukum yang merupakan kunci bagi terciptanya kehidupan berbangsa, bernegara yang aman, tertib dan damai,” katanya.

Sementara Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu, melaporkan peresmian desa sadar hukum di Provinsi Bali memiliki tujuan untuk memberikan legalitas terhadap status desa/kelurahan sebagai desa kelurahan sadar hukum serta secara nasional, Provinsi Bali merupakan yang terbesar. “Artinya, kegiatan ini mendorong desa dan kelurahan yang belum berpredikat sebagai desa sadar hukum untuk segera membentuk kelompok kader hukum,” katanya.

Dalam menerima penghargaan bagi 10 desa tersebut, Wakil Bupati Tabanan, Edi Wirawan, mengapresiasi dan merasa bangga, terhadap desa-desa yang berhasil mendapatkan predikat desa sadar hukum. “Semoga predikat ini bisa memotivasi desa-desa lain di Tabanan untuk segera menjadi desa sadar hukum, dan bagi desa yang telah berhasil agar terus ditingkatkan dan menjadi lebih baik,” katanya.

Keberhasilan desa sadar hukum tersebut, kata dia, mampu mempercepat terwujudnya visi Tabanan, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Hadir Sekda Provinsi Bali, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Walikota/bupati se-Bali, serta Camat Baturiti, Kerambitan, Pupuan, Penebel, Kediri dan Selemadeg Timur. (bgn)00322100801