Jaga Alam Bali Tetap Bersih, Gubernur Koster Ajak Horeka Kelola Sampah Berbasis Sumber
Denpasar, Baliglobalnews
Gubernur Bali Wayan Koster yang didampingi Kasubdit Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Antonius Sardjanto, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa mengajak pelaku hotel, restoran dan kafe (horeka) di Kota Denpasar untuk mengelola sampah berbasis sumber, agar Bali bersih dan nyaman untuk dikunjungi sebagai tujuan utama destinasi wisata dunia sesuai visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang bertujuan menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, dalam Bali Era Baru.
Walikota Jaya Negara menyampaikan Kota Denpasar memiliki 1.951 horeka, dimana dari hasil assessment pengelolaan sampah Horeka di Denpasar, baru ada 79 yang telah melakukan pengelolaan sampah organik, dan 44 yang belum melakukan pengelolaan sampah organik.
Hal itu terungkap saat Gubernur Bali Wayan Koster memberikan arahan pada acara sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber pada horeka dan DTW Kota Denpasar di Gedung Dharma Negara Alaya, Kota Denpasar, pada Jumat (8/5/2026).
Gubernur Koster menegaskan kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan perekonomian Bali sangatlah tinggi, yaitu 66,00 persen. Jadi posisi Bali, termasuk Kota Denpasar sebagai destinasi wisata dunia harus disyukuri, karena telah memberikan sumber perekonomian bagi masyarakat Bali, sehingga harus dirawat agar bisa berkelanjutan. Cara merawatnya, tidak saja melalui peningkatan infrastruktur dan menjaga keamanan, namun yang saat ini dihadapi Bali, khususnya Kota Denpasar ialah masalah sampah. ”Saya berkepentingan pada acara hari ini, kepada pelaku usaha Horeka agar melihat soal sampah ini dengan bijak. Kalau kita mengelola sampah secara bersama-sama, maka citra pariwisata Bali akan naik, tingkat hunian hotel juga naik dan otomatis yang berbelanja di restaurant dan café juga merasakan dampak positifnya. Selain itu, karyawan akan merasakan penghasilannya, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah ikut meningkat,” katanya.
Di hadapan 350 pelaku usaha horeka di Kota Denpasar, Koster menyampaikan urusan sampah akan dikerjakan dengan all out, tanpa membedakan urusan Walikota Denpasar dan Bupati Badung. “Jadi Bali ini harus dikelola secara bersama-sama, supaya cepat selesai masalahnya. Apa yang dibutuhkan Pak Walikota, saya dukung, baik itu soal lahan maupun mesin pengolahan sampahnya. Terbaru, saya mendukung lahan di Kawasan Embung, Tukad Unda, Klungkung untuk menempatkan cacahan sampah organik Kota Denpasar. Saya juga sudah simak, Pak Walikota Denpasar sudah komprehensif melibatkan kepala OPD, pegawai, lembaga pendidikan termasuk anak-anak sekolah untuk melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber. Sekarang kami mengajak Horeka di Denpasar untuk ikut melakukan upaya ini guna menjaga alam Bali ini bersih, karena Bali merupakan destinasi wisata dunia,” jelas Koster sembari menugaskan Dinas Pariwisata untuk melakukan pengecekan pengelolaan sampah ke horeka.
Koster mengatakan Bali sudah mempunyai pola pengelolaan sampah dari hulu, tengah, dan hilir. Untuk di hilir, harus mendapatkan prioritas utama dalam pengolahan sampah energi listrik (PSEL). Presiden RI punya perhatian luar biasa untuk Bali, dengan demikian semua di Bali bertekad pada tahun 2028, Bali ini sudah bersih dari sampah. ”Sekarang kita tinggal berjuang bersama melakukan pengelolaan sampah dengan cara memilah dan jangan buang sampah sembarangan. Supaya tidak kena hukum, jangan melanggar,” katanya.
Sementara Kasubdit Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Antonius Sardjanto mendorong semua stakeholder termasuk masyarakat dan pelaku usaha horeka agar melakukan pengelolaan sampah. Ada lima hal yang perlu dilakukan bersama dalam mengatasi masalah sampah ini, yaitu pertama, perubahan perilaku masyarakat dan industri. Kedua, harus adanya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, recycle centre, bank sampah. Ketiga, adanya anggaran pengelolaan sampah. Keempat, jangan sampai tidak ada SDM pengelola sampah yang bertanggung jawab di TPA. Kelima penegakan hukum. ”Apabila dari satu sampai empat itu tidak jalan, maka penegakan hukum ini paling awal akan dilakukan sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” tegasnya. (*/bgn003)26050915