Izin Vila 2 Lantai Jadi Hotel 7 Lantai, Proyek Wisata di Desa Cepaka Dihentikan Pansus TRAP Bali
Singasana, Baliglobalnews
Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pembangunan Hotel Amazon Junggle Vila by Coco di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, pada Kamis (7/5/2026).
Sidak ini mengungkap adanya sederet pelanggaran berat terkait izin bangunan, tata ruang, hingga pembangkangan terhadap perintah penghentian proyek oleh pihak pengembang.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha menyoroti ketidaksesuaian fatal antara dokumen perizinan dengan realita fisik di lapangan. Berdasarkan data perizinan, persetujuan bangunan gedung (PBG) yang terbit awalnya hanya diperuntukkan bagi bangunan vila dua lantai atas nama warga lokal. Namun, faktanya bangunan tersebut kini telah mencapai ketinggian sekitar tujuh lantai dan kepemilikannya ditengarai telah beralih ke pihak asing. “Pembangunan ini jelas melanggar aturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) terkait batas maksimal ketinggian bangunan di Bali yang seharusnya tidak melebihi 15 meter,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan adanya pelanggaran terhadap batas sempadan sungai sesuai Permen PUPR No. 28 tahun 2015. Pihak pengembang terbukti membangun di area yang melanggar jarak bebas minimal 5 hingga 10 meter dari bibir sungai.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabanan I Made Dedy Dharmasaputra menyampaikan bahwa Pemkab Tabanan telah melayangkan Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3 per tanggal 20 Maret 2026. “Perintah penghentian kegiatan sementara juga sudah disampaikan secara resmi, namun pihak pengembang dinilai tidak menghiraukan teguran tersebut dan tetap melanjutkan pengerjaan di lapangan,” katanya.
Atas temuan ini, Pansus DPRD Bali merekomendasikan penghentian total seluruh kegiatan pembangunan. Izin PBG proyek tersebut kini ditangguhkan. Pemkab Tabanan memastikan tidak akan menerbitkan sertifikat laik fungsi (SLF) jika bangunan tetap dipaksakan berdiri tidak sesuai dengan persetujuan awal.
Perbekel Desa Cepaka I Ketut Tedja berharap agar proses penyelesaian masalah ini tidak berlangsung terlalu lama. Dia menekankan pentingnya mempertimbangkan nasib para pekerja lokal yang menggantungkan hidupnya pada proyek tersebut. Pihak desa juga mengakui kontribusi positif pengembang (Coco Development) selama ini melalui berbagai program bantuan dan CSR bagi warga sekitar.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Amazon Jungle Resort Vander Christian menyatakan akan bersikap kooperatif terhadap segala teguran dari pemerintah. Dia menegaskan bahwa perusahaan akan berupaya memenuhi prosedur dan melengkapi dokumen yang diperlukan. “Mewakili perusahaan, kami sebagai perusahaan yang profesional dan bertanggung jawab akan melengkapi poin-poin terkait teguran pemerintah. Kami akan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Dia juga mengklaim bahwa selama ini pihak perusahaan telah menjalin hubungan kolaboratif dengan Desa Cepaka melalui berbagai program CSR dan berkomitmen untuk menyerap tenaga kerja lokal Bali di masa depan. Terkait instruksi penghentian pekerjaan sementara, pihak manajemen menyatakan kesiapannya untuk mengikuti keputusan pemerintah.
Meski demikian, Pansus TRAP Provinsi Bali kembali memberikan peringatan keras. Jika pengerjaan tetap dilanjutkan tanpa memenuhi kewajiban administrasi, kasus ini akan dibawa ke jalur hukum. “Kalau dilanggar terus, nanti larinya ke pidana. Apakah itu pembongkaran dulu sementara atau pidana yang menyusul,” katanya.
Sidak diakhiri dengan instruksi Pansus TRAP kepada Satpol PP Bali untuk memasang garis pembatas atau Satpol PP Line di area proyek sebagai bentuk penyegelan sementara. (bgn020)26050713