Gubernur Bali, Wayan Koster, Lanjutkan Pogram Reforma Agraria di Desa Sumberklampok

Singaraja, Baliglobalnews

Program reforma agraria pada masa Pemerintahan Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati terus berlanjut di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, yang bersinergi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bersama Menteri Pertanian RI, Menteri Koperasi dan UKM RI, dan Wakil Menteri ATR/BPN.

Sinergi tersebut diwujudkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo pada tanggal 22 September tahun lalu dan kini diberikan program berupa penyerahan 21 Program Pemberdayaan Hasil Integrasi Lintas Kementerian untuk Reforma Agraria di Desa Sumberklampok yang dihadiri langsung oleh Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bersama Menteri Pertanian RI, Menteri Koperasi dan UKM RI, Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra di Balai Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, pada Selasa (21/6).

Sebelumnya, Gubernur Wayan Koster bersama Kementerian ATR/BPN dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali menuntaskan konflik agraria yang cukup panjang yaitu selama 61 tahun atau berkonflik sejak tahun 1960 silam dan berhasil dituntaskan di masa pemerintahan Gubernur Koster dengan mewujudkan redistribusi tanah seluas 458,7 hektar berupa penyerahan 1.613 sertifikat yang dilakukan dalam dua tahap, yakni 800 sertifikat pada 18 Mei 2021 dan 813 sertifikat pada 21 September 2021.

Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati yang mewakili Gubernur Koster dalam sambutannya mengucapkan rasa syukurnya atas ditetapkannya Desa Sumberklampok sebagai desa percontohan sekaligus sebagai penerima bantuan pemberdayaan hasil integrasi lintas Kementerian untuk Reforma Agraria. “Tahap pertama reforma agraria di Desa Sumberklampok telah berhasil menyelesaikan redistribusi aset yakni pemberian hak atas tanah dan sekaligus pembagian sertifikat tanah kepada warga masyarakat Desa Sumberklampok secara gratis yang menjadi subyek reforma agraria yakni sejumlah 1.613 sertifikat hak milik untuk 912 KK,” ujar Cok Ace yang setia bekerja fokus bersama Gubernur Bali, Wayan Koster di Pemprov Bali ini seraya menyatakan setelah tahap pertama diselesaikan secara tuntas, maka hari ini dilanjutkan dengan redistribusi akses terhadap sumber daya perekonomian agar warga masyarakat yang telah mendapatkan hak atas tanah dapat mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Wakil Gubernur Bali asal Puri Agung Ubud ini meminta kepada warga masyarakat dan Perbekel Desa Sumberklampok agar dapat menjaga, mengelola dan merawat reforma agraria ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan perekonomian masyarakat setempat, karena Desa Sumberklampok terpilih sebagai Desa Percontohan Program Pemberdayaan untuk reforma agraria, dan telah ditentukan sejumlah langkah percepatan pelaksanaan program pemberdayaan dengan 21 program yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas Kementerian. Adapun 21 program tersebut meliputi 11 program kegiatan di bawah kendali KKP adalah 4 kegiatan dari Kementerian Koperasi UKM, 5 kegiatan Kementerian Pertanian, 1 kegiatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hingga pemetaan sosial oleh Kementerian ATR/ BPN dengan wujud dari pelaksanaan program berupa pelatihan, pendampingan, dan bantuan. Beberapa diantaranya juga ada 100 ekor sapi Bali, pembangunan sarana & prasarana perikanan, dan pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha mikro.

Sementara Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mengatakan Desa Sumberklampok mendapatkan prioritas untuk ditentukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pemberdayaan di Desa Sumberklampok. Hasilnya disepakati 21 program yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas Kementerian.

“Pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja, namun dapat juga disalurkan bantuan-bantuan berupa modal, bibit, pupuk, pelatihan agar tanah yang digarap oleh penerima manfaat reforma agraria dapat lebih produktif dan memberikan hasil untuk membantu memberikan hasil bagi kehidupan masyarakat setempat. Jadi setelah dipetakan, program pemberdayaan reforma agraria ini dan semua yang sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh warga itu dana bantuannya mencapai sebesar Rp 10 miliar,” katanya.

Reforma Agraria lebih jauh disebutkannya merupakan salah satu program prioritas Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo sejak tahun 2015 hingga saat ini. Sebanyak 28 juta sertifikat telah diserahkan Presiden melalui Kementrian ATR BPN di seluruh provinsi. (bgn003)22062115