Sekda Dewa Indra Tekankan Pemenuhan Hak Anak Jadi Pondasi Pembangunan SDM, Dorong Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan
Denpasar, Baliglobalnews
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan bahwa pemenuhan hak anak merupakan salah satu pondasi penting dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Karena itu, upaya memastikan tumbuh kembang anak secara optimal tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga harus diperkuat melalui kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Hal tersebut disampaikan Sekda Dewa Made Indra saat membuka kegiatan “Pemenuhan Hak Anak Melalui Penguatan Peran Keluarga dan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan” di Aula Jempiring Bappeda Provinsi Bali, Denpasar, pada Kamis (20/8/2026).
Menurut Sekda, anak memiliki posisi yang sangat penting, baik bagi keluarga maupun bagi keberlanjutan pembangunan bangsa. Dalam lingkup keluarga, orangtua pada umumnya berupaya memberikan yang terbaik agar anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, berpendidikan, berkarakter, dan mampu mengembangkan potensinya.
“Anak adalah aset yang sangat penting, baik bagi keluarga maupun bangsa. Karena itu, bagaimana perhatian kita terhadap anak, bagaimana kita memenuhi hak-haknya, akan sangat menentukan kualitas mereka di masa depan,” ujarnya.
Sekda Dewa Made Indra mengakui masih terdapat kasus ketika kepentingan anak terabaikan karena kepentingan orang dewasa. Namun, kondisi tersebut dinilainya sebagai anomali. Secara umum, keluarga memiliki perhatian besar terhadap anak dan berupaya memberikan yang terbaik bagi tumbuh kembang mereka.
Meski demikian, perhatian keluarga saja belum cukup. Pemerintah, menurutnya, memegang peranan penting melalui berbagai kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak dasar anak. Terlebih, anak merupakan generasi penerus yang kelak menentukan kualitas pembangunan daerah dan bangsa.
Karena itu, Sekda menekankan bahwa anak tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan. Mereka juga perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan, khususnya dalam kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan masa depan mereka.
“Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membuat penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi bangsa kita. Penilaian tersebut harus menjadi pondasi untuk mendorong kemajuan pembangunan dan kualitas SDM,” katanya.
Dia menyampaikan pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam maupun posisi geografis yang strategis tidak dengan sendirinya menjamin kemajuan. Faktor kualitas manusia justru menjadi salah satu penentu utama keberhasilan pembangunan.
Di sisi lain, terdapat daerah dengan sumber daya alam yang relatif terbatas, tetapi mampu berkembang karena didukung SDM yang berkualitas. Menurut dia, kualitas tersebut harus dibangun sejak usia dini melalui pemenuhan hak dasar anak, terutama akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang baik.
“Ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM harus dimulai sejak anak-anak. Ketika hak dasar anak terpenuhi, mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas dan pada akhirnya menjadi kekuatan bagi pembangunan daerah dan bangsa,” katanya.
Dia juga menyampaikan bahwa seluruh kabupaten/kota di Bali telah masuk dalam kategori Kabupaten/Kota Layak Anak. Capaian ini diharapkan tidak berhenti sebagai predikat administratif, tetapi benar-benar tercermin dalam kebijakan, program, pelayanan publik, serta lingkungan sosial yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Dia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi mereka dalam pembangunan. “Semoga kegiatan ini dapat memberikan insight yang baik, sehingga pelaksanaan kebijakan di Pemerintah Provinsi Bali ke depan semakin baik dan semakin mampu memenuhi hak-hak anak,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan Dewa Ayu Eka Putri serta Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Rr. Endah Sri Rejeki sebagai narasumber. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman dan komitmen bersama untuk memperkuat peran keluarga, pemerintah, serta partisipasi anak dalam mewujudkan pembangunan yang semakin ramah dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. (*/bgn003)26082101
