DPRD Bali Dukung Dua Strategi Antisipasi Banjir

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Provinsi Bali mendukung dua langkah strategis guna mengantisipasi atau mencegah potensi banjir memasuki bulan Oktober, November, hingga Desember 2025, yang merupakan musim penghujan.

Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya mengatakan telah disepakati pemasangan sistem peringatan dini atau early warning di titik-titik rawan banjir dan pengerukan sejumlah sungai yang telah dangkal akibat penumpukan sedimen lumpur dan pasir. “Untuk alat ini, akan memberi tanda bahaya jika debit sungai meningkat, dengan alarm serupa sirine evakuasi tsunami sehingga masyarakat bisa segera bersiap. Ini yang kita sepakati. Dan kami akan mengajak diskusi lebih lanjut BWS, apakah memang ini sudah dijadwalkan atau dalam konteks penganggaran pendanaan APBD Provinsi Bali,” katanya usai rapat koordinasi di DPRD Provinsi Bali, Denpasar, pada Rabu (1/10/2035).

Menurut dia, upaya mitigasi banjir ke depan harus lebih serius dan mengusulkan penempatan sirine setiap 10 kilometer untuk memperingatkan warga saat air meluap. Selain itu, pihaknya mendorong upaya pembersihan gorong-gorong, agar air tidak masuk ke rumah warga. 

Selain itu, kata dia, hal terpenting adalah memperhatikan kondisi daerah aliran sungai (DAS), karena hutan di Bali masih sekitar 34 persen dan relatif mencukupi untuk ukuran lingkungan. Namun, permasalahan utama justru terletak pada DAS yang menjadi tanggung jawab semua pihak.

Untuk itu, DPRD Bali menawarkan apabila memang BWS memiliki rencana atau program untuk melakukan penghijauan lebih masif, para anggota dewan siap mengerahkan massa pendukung. “Anggota dewan ini punya massa banyak. Kan saya bilang gitu bisa bantu karena mereka punya massa yang memang dirawat atau untuk pemilihan-pemilihan selanjutnya. Pada ketawa tadi semua kan, ya kita tunggu urusan DAS itu,” katanya.

Dia tidak memungkiri pihak BWS juga berencana untuk melakukan pemetaan menyeluruh dengan teknologi drone guna merekam kondisi sungai di Bali. Hasil pemetaan tersebut akan diserahkan kepada DPRD Bali sebagai dasar pengambilan kebijakan selanjutnya. “Kami juga meminta permohonan maaf, mungkin action kami di DPRD Bali agak terlambat, tapi bukan itu poinnya. Pasca banjir 10 September, pemerintah provinsi, Denpasar, Badung, dan kabupaten lain sudah bergerak. Masyarakat juga sudah melihat pemerintah bekerja keras. Nah, hari ini rapat dengan pihak terkait, what next? Setelah masyarakat tenang, apa langkah selanjutnya,” ujarnya. (bgn008)25100110