Dekan FIB Jajaki Kerjasama dengan Kementerian PPPA
Denpasar, Baliglobalnews
Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Made Sri Satyawati, audensi dan menjajaki kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), pada Selasa (12/7).
Sri Satyawati diterima langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, beserta Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Keluarga dan Plt. Deputi Partisipasi Masyarakat Indra Gunawan serta pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Hukum dan Kerjasama dan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Madya, Biro SDM, dan Umum.
Pertemuan itu sehubungan dengan penjajakan pelaksanaan kerja sama antara Universitas Udayana, khususnya Fakultas Ilmu Budaya dengan Kementerian PPPA. Pada pertemuan tersebut dibahas beberapa skema kerjasama yang mungkin dilakukan antara kedua lembaga.
Menteri PPPA menyambut baik tawaran kerja sama yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya, sebab dapat membuka berbagai peluang untuk saling bersinergi antara perguruan tinggi dan kementerian.
“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat terbuka untuk menjalin kerja sama dengan pihak perguruan tinggi. Terlebih jika kerja sama ini dapat memfasilitasi perkembangan dan kemajuan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi,” katanya.
Berangkat dari penjajakan kerjasama ini, tentunya akan ditindaklanjuti dengan pembuatan MoU maupun perjanjian kerjasama yang nantinya akan menjadi landasan pelaksanaan berbagai skema kerja sama. Kerjasama yang ditonjolkan adalah kesempatan untuk melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdaka. Peluang melaksanakan MBKM di lingkungan Kementerian PPPA sangat terbuka lebar untuk Fakultas Ilmu Budaya.
“Kami dari Universitas Udayana, khususnya Fakultas Ilmu Budaya berharap pihak kementerian memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan program MBKM yang terkait dengan program-program di lingkungan Kementerian PPPA. Salah satu yang menjadi prioritas adalah program mahasiswa magang di lingkungan Kementerian PPPA. Ini tentu akan menjadi pengalaman penting bagi mahasiswa kami serta membuka jaringan mahasiswa ke depannya,” kaya Sri Satyawati.
Dia menjelaskan bahwa dengan membuka kerja sama, berbagai peluang untuk bersinergi dengan program-program pemerintah di luar program Kemenristek Dikti semakin terbuka lebar. Sehingga lembaga pendidikan tinggi turut menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menyukseskan pembangunan Indonesia, khususnya pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penjajagan kerja sama ini juga menjadi penunjang untuk peningkatan IKU di tingkat fakultas maupun universitas.
Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id.