Bank BPD Bali dan OJK Perkuat Ekosistem Sektor Pertanian Komuditas Kakao

Denpasar, Baliglobalnews

Bank BPD Bali bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk memperkuat ekosistem dan hilirisasi sektor pertanian, khususnya komoditas kakao di Bali.

Direktur Kredit Bank BPD Bali, Made Lestara Widiatmika mengungkapkan bahwa Bank BPD Bali secara konsisten menyalurkan pembiayaan pada rantai pasok komoditas kakao, baik kepada petani individual, kelompok tani, maupun perusahaan offtaker. Hingga saat ini, total pembiayaan kakao yang telah disalurkan mencapai Rp4,525 miliar. “Penyaluran pembiayaan kakao ini telah berjalan sejak tahun lalu di beberapa wilayah, meliputi Kabupaten Bangli, Buleleng, Tabanan, serta porsi terbesar berada di Jembrana (Negara) yang mencapai Rp2,915 miliar,” ujarnya di Denpasar pada Jumat (18/9/2026).

Widiatmika menyebutkan Bank BPD Bali menyediakan berbagai pilihan skema kredit bagi petani melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menawarkan suku bunga rendah dan terjangkau. Skema ini mencakup KUR Super Mikro (plafon hingga Rp10 juta tanpa agunan), KUR Mikro (plafon diatas Rp10 juta sd Rp100 juta tanpa agunan), serta KUR Kecil (plafon di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta).

Sementara Kredit Usaha untuk Sejahtera, Unggul dan Maju (Kredit Kusuma) diarahkan sebagai solusi pembiayaan bagi skala usaha menengah atau offtaker yang sebelumnya sudah pernah menikmati fasilitas KUR (graduasi KUR). Bank BPD Bali juga menawarkan Kredit Usaha Alsintan (KUA) sebagai skema kredit khusus yang dirancang untuk mendukung sektor pertanian secara spesifik. “Untuk sektor pertanian, kami juga memiliki Kredit Usaha Alsintan (KUA) yang ke depannya bertransformasi menjadi Kredit Usaha Pertanian,” katanya didampingi Kepala Bank BPD Bali Cabang Tabanan I Made Indra Taurisiana dan Kabag Divisi Kredit Ritel dan Konsumer Putu Restawan.

Dia menyatakan langkah tersebut mengintegrasikan kemudahan akses pembiayaan, perlindungan risiko usaha, hingga bantuan sarana prasarana bagi para petani dan pelaku usaha kakao.  Saat ini, kata dia, portofolio pembiayaan sektor pertanian mencakup 12 persen dari total penyaluran kredit produktif Bank BPD Bali. Berkat analisis dan verifikasi lapangan yang selektif, tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) untuk kredit di sektor pertanian masih terjaga sangat sehat di bawah 1 persen.

Menyadari bahwa sektor pertanian rentan terhadap risiko perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu, Bank BPD Bali menerapkan strategi mitigasi risiko dengan menggandeng PT Jamkrida Bali Mandara untuk memberikan penjaminan berupa asuransi kredit. “Sektor pertanian memiliki risiko iklim yang tidak dapat diprediksi serta resiko pasca panen. Oleh karena itu, kami membentengi pembiayaan tersebut melalui mekanisme penjaminan bersama Jamkrida Bali Mandara, sehingga apabila terjadi permasalahan, pembiayaan tidak langsung menjadi kerugian total (loss),” katanya.

Selain penjaminan kredit, lanjutnya, Bank BPD Bali juga menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi para petani di lapangan. Berdasarkan data, hingga akhir Agustus, penyaluran KUR Bank BPD Bali telah merealisasikan 89,26 persen dari target kuota KUR tahun 2026. Seiring tingginya penyerapan, Bank BPD Bali telah mengajukan tambahan plafon KUR sebesar Rp254.4 miliar, sehingga total kuota KUR tahun 2026 ini meningkat menjadi Rp2,05 triliun, naik dari realisasi tahun 2025 sebesar Rp1,769 triliun.

Menurut dia, tahun depan Bank BPD Bali berencana mengajukan kuota KUR hingga Rp3.5 triliun. “Di luar aspek pembiayaan komersial, Bank BPD Bali juga menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa 2 unit solar dryer (alat pengering tenaga surya) kepada kelompok tani kakao di Jembrana guna mendukung penanganan pascapanen,” katanya.

Dia optimistis melalui penguatan ekosistem, kemudahan pembiayaan, dan pendampingan berkelanjutan ini, Bank BPD Bali dapat membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan profesi yang sangat potensial dan mampu menghasilkan pendapatan yang menjanjikan bagi masyarakat desa.

Seorang debitur Bank BPD Bali yang merupakan petani kakao, Abdul Hadi Hariyanto, merasakan kemudahan dalam proses kredit di sektor pertanian sejak ia mengajukan di Bank BPD Bali Capem Bajera, Tabanan. “Tidak ada kendala, semua lancar dalam pengajuan kredit hingga cair,” ujar petani yang tinggal di Desa Lalanglinggah tersebut. Dia berharap dengan penandatanganan kerja sama ini akan semakin meningkatkan produksi usahanya.

Sebelumnya, OJK Bali bersama Bank BPD Bali, PT Jamkrida Bali Mandara, BPJS Ketenagakerjaan, PT Cau Cokelat Internasional selaku offtaker, dan sejumlah kelompok tani setempat (Kelompok Tani Bumi Lestari, Kelompok Tani Werdi Bhuana, dan Kelompok Tani Kakao Forestry), melakukan Penandatanganan Kerja Sama (PKS), di Desa Cau, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, pada Kamis (17/09/2026).

Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem kakao melalui TPAKD merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi OJK dalam mendukung transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) di Kabupaten Tabanan, OJK memfasilitasi kerja sama lintas sektor yang melibatkan Bank BPD Bali, PT Jamkrida Bali Mandara, BPJS Ketenagakerjaan, offtaker PT Cau Cokelat Internasional, serta kelompok tani kakao setempat. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem hilirisasi kakao yang tangguh, memperluas akses pasar ekspor, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani daerah. “Penandatanganan PKS hari ini adalah bentuk komitmen bersama untuk mendampingi petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi Tabanan,” ungkap Parjiman.

Ke depan, kata dia, ekosistem kakao ini juga akan dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project di Kabupaten Lombok Utara. “Kami menyadari tidak bisa bekerja sendirian, sehingga kolaborasi antara sektor jasa keuangan seperti perbankan, Jamkrida, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, offtaker, dan rekan-rekan petani sangat penting,” ujarnya.

Menjawab kebutuhan pasokan dari sisi industri, CEO PT Cau Cokelat Internasional, Kadek Surya Prasetya Wiguna, menyampaikan bahwa pabrik pengolahannya memiliki kapasitas produksi sekitar 1 hingga 2 ton kakao per hari. Dengan kapasitas minimal 1 ton per hari, kebutuhan bahan baku pabrik mencapai sekitar 350 ton per tahun. “Pabrik kami memiliki kapasitas pengolahan minimal 1 hingga 2 ton per hari. Jika mengambil batas minimal 1 ton saja, maka kebutuhan bahan baku mencapai sekitar 350 ton per tahun. Dengan asumsi produktivitas 1 ton per hektare, kita membutuhkan pasokan dari lahan seluas 350 hektare,” katanya.

Menurut Surya, kebutuhan bahan baku yang besar tersebut menuntut pihak pabrik untuk menggandeng lebih banyak petani kakao, mengingat luas lahan yang dikelola setiap petani bervariasi. “Jumlah petani yang perlu kita ajak kerja sama berkisar antara 300 hingga 500 orang, karena kepemilikan lahan petani berbeda-beda, ada yang setengah hektare, bahkan ada yang hanya 20 are,” katanya. (bgn008)26091904