Bahas LKPJ Bupati 2025, Komisi I DPRD Badung Gelar Raker Bersama 11 OPD

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD Badung, pada Kamis (9/4/2026) melibatkan 11 organisasi perangkat daerah (OPD).

Lanang Umbara didampingi Wakil Ketua II Wayan Loka Astika, Sekretaris I Putu Dendy Astra Wijaya, Sekretaris II I Made Rai Wirata, serta Anggota Putu Sika Adi Putra dan I Wayan Puspa Negara. Sementara 11 OPD terkait meliputi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pertanahan, Dinas Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.

Lanang Umbara menyampaikan raker bersama 11 OPD dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dalam LKPJ Bupati Badung Tahun 2025. “Hasilnya cukup bagus, karena kita sudah mengevaluasi terkait program-program yang telah terlaksana, termasuk yang masih terkendala sehingga mempengaruhi serapan belanja. Program yang belum mencapai target menjadi bahan evaluasi kami,” ujarnya

Dia menyampaikan secara umum hasil rapat menunjukkan capaian kinerja OPD sudah baik, dengan serapan anggaran berkisar antara 75 hingga 90 persen. “Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak mencapai 100 persen, itu karena adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, serta penyesuaian terkait pegawai yang pensiun dan perubahan status pegawai kontrak menjadi PPPK,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan sejumlah masukan kepada OPD guna meningkatkan kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Badung. “Walaupun kinerja sudah bagus, tetap kami ingatkan dan berikan masukan untuk penyempurnaan, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dia menyatakan DPRD Kabupaten Badung, khususnya Komisi I, siap memfasilitasi berbagai kendala yang dihadapi OPD, baik terkait anggaran maupun kebijakan pemerintah daerah. “Ketika ada kendala, tentu akan kita fasilitasi, baik ke pimpinan mereka maupun dalam kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Badung,” katanya.

Komisi I DPRD Badung juga akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung, di antaranya peningkatan pelayanan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung.

Menurut dia, masih terdapat kebutuhan peningkatan fasilitas, baik di kantor maupun kendaraan operasional seperti truk sampah dan kendaraan Satpol PP untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Badung. “Kita ingin sarana prasarana ini ditingkatkan agar mampu menunjang keamanan, kenyamanan, dan sektor pariwisata di Kabupaten Badung,” ujarnya.

Terkait kekurangan pegawai, Lanang Umbara menyebut pihaknya telah meminta BKPSDM Badung untuk aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar Badung mendapatkan diskresi atau kekhususan dalam pengangkatan pegawai. “Badung ini merupakan barometer perekonomian Bali sekaligus wajah Indonesia di tingkat internasional, khususnya di sektor pariwisata. Oleh karena itu, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai,” tandasnya. (bgn003)26040910