Apresiasi Prestasi Bupati, Komisi IV DPRD Tabanan Beri Catatan Kritis terkait Sistem Bedah Rumah dan Layanan Kesehatan
Singasana, Baliglobalnews
Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat kerja internal guna memperdalam materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, pada Rabu (25/3/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana memberikan sejumlah catatan kritis terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, khususnya pada sektor pelayanan dasar.
Dalam pengantarnya Wastana menyatakan bahwa capaian Bupati Tabanan di tahun 2025 telah mengukir prestasi yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut menjadi bukti tata kelola keuangan yang baik.
Selain itu, pihaknya memberikan apresiasi tinggi atas penghargaan dari OJK terkait inovasi program Bunga Desa (Bupati Berkantor di Desa). “Prestasi dan inovasi ini adalah modal besar bagi masa depan Tabanan, dan kami berharap semangat ini terus berlanjut,” ujarnya.
Meskipun mengapresiasi prestasi umum, Komisi IV memberikan catatan serius pada sektor perumahan, khususnya program bedah rumah yang kini dikelola oleh Dinas PUPRPKP dengan sistem stimulan. Dewan menemukan fakta di lapangan bahwa masyarakat hanya diberikan bahan bangunan, namun sering kali kekurangan komponen vital seperti pintu dan jendela. Masalah paling krusial adalah beban upah tukang yang harus ditanggung sendiri oleh penerima bantuan yang notabene adalah warga kurang mampu. “Kami temukan kasus tragis di mana warga terpaksa menjaminkan sertifikat rumah ke bank demi membayar upah tukang. Karena gagal bayar, rumah tersebut justru terancam disita,” katanya.
Komisi IV berharap sistem ini dapat dikembalikan ke pola lama seperti saat dikelola Dinas Sosial, di mana pemerintah menyiapkan bahan sekaligus tenaga tukang agar hunian selesai dengan layak.
Sektor kesehatan juga menjadi fokus evaluasi, terutama mengenai belum maksimalnya layanan Puskesmas rawat inap 24 jam dan UGD 12 jam akibat kekurangan tenaga medis serta sarana prasarana. Kondisi ini dinilai berdampak pada operasional RSUD Tabanan. “Kekurangan dokter, kekurangan pegawai termasuk bed-nya. Kan ini yang menyebabkan defisitnya rumah sakit kemarin. Orang nyelonong di malam hari bukan sakitnya emergency, itu yang menyebabkan kita punya utang,” katanya.
Selain itu, kata dia, Komisi IV juga menyoroti beban berat APBD saat ini terkait adanya perubahan struktur anggaran untuk pembiayaan pegawai P3K dan P3K separuh waktu. Hal ini menuntut adanya efisiensi yang ketat namun tetap harus memprioritaskan peningkatan sistem pelayanan dasar bagi masyarakat Tabanan. (bgn020)26032510