Denpasar, Baliglobalnews
Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara membuka focus group discussion (FGD) bagi kepala pasar desa se-Kota Denpasar di Ruangan Sewaka Kertaloka, Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang, Senin (9/9/2024).
Walikota Jaya Negara mengatakan FGD ini merupakan salah satu upaya revitalisasi nonfisik yang dilakukan oleh Pemkot Denpasar. Dimana, kegiatan ini bertujuan menambah kompetensi pengelola, agar pasar-pasar di Denpasar dapat dikelola dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung dan pedagang.
Jaya Negara menekankan dalam FGD ini terdapat 7 hal penting yang dibutuhkan oleh pengelola pasar, meliputi pengelolaan pasar berbasis SNI, edukasi digitalisasi pasar, manajemen keuangan, manajemen pengelolaan pasar, kebersihan dan kesehatan lingkungan pasar, pengelolaan sampah serta pengenalan digital marketing. “FGD diharapkan mampu meningkatkan kapasistas pengelola pasar rakyat, sehingga mampu mewujudkan kemajuan serta daya saing pasar desa dan pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pasar rakyat,” ujarnya.
Sementara Kadis Perindag Ni Nyoman Sri Utari mengatakan maksud kegiatan tersebut untuk mengembangkan pasar desa, sehingga dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi pengelola pasar dalam meningkatkan pendapatan dan menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosialisasi masyarakat desa.
Kegiatan itu diikuti 25 pengelola pasar yang tergabung dalam Forum Pengelola Pasar Desa Kota Denpasar dengan menghadirkan narasumber yakni Ketua Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi), Balai Badan Pengawas Makanan dan Minuman (BPOM), Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Bali dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
Materi meliputi Pengelolaan Pasar Desa Berbasis SNI 8152/2021 dan Edukasi Digitalisasi Pasar Desa, Keamanan Pangan Pada Pasar, Digitalisasi Untuk Pasar Desa serta Digitalisasi Pemasaran Pasar Desa. “Semoga dengan peningkatan kualitas pengelola pasar secara berkelanjutan dapat mendukung kemajuan Pasar Desa sebagai pusat ekonomi kerakyatan,” ujarnya. (bgn)