Denpasar, Baliglobalnews
Komisi IV DPRD Provinsi Bali menggelar rapat kerja dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Bali serta para kepala sekolah dari beberapa SMA dan SMK se-Pulau Bali di Ruang Rapat Banmus, Lantai III Gedung dewan setempat, pada Senin (17/2/2025).
Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta menyoroti infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan, terutama di daerah pelosok. “Saat kunjungan, memang banyak ditemukan infrastruktur dan sarana-prasarana pendidikan, di daerah pelosok seperti Karangasem perlu perhatian. Kenapa kami sering ke Karangasem? karena seperti itu keadaannya. Dan ada juga satu sekolah ditemukan memiliki 60 rombongan belajar (rombel), tapi mereka cuma memiliki ruang kelas sekitar 24,” kata Suwirta.
Dia juga menyebutkan ada puluhan kelas menerapkan sistem pembelajaran online. Sehingga, hal ini menjadi tantangan dalam membentuk karakter siswa, karena pembelajaran tatap muka masih sangat dibutuhkan.
Terkait usulan anggaran Rp7,5 miliar untuk perbaikan infrastruktur pendidikan, kata dia, Komisi IV DPRD Bali siap mengawal supaya terealisasi Tahun 2026. “Mudah-mudahan bisa tahun depan,” ucapnya.
Dia menegaskan Komisi IV DPRD Bali juga menyoroti akses jalan menuju sekolah, karena beberapa jalur masih berstatus sebagai tanah pribadi atau tanah milik pengembang yang belum memberikan izin penggunaan. “Ada pengembang juga yang belum menyetujui terkait penggunaan jalan itu. Sehingga kami menugaskan sekolah untuk membentuk tim untuk pembebasan lahan itu,” ucapnya.
Demikian juga, permasalahan kebutuhan tenaga guru sekolah luar biasa (SLB) di Bali. Komisi IV DPRD Bali sangat konsen terkait hal ini, mengingat 75 persen tenaga pendidik di SLB berasal dari luar Bali.
“Ini yang dapat menghambat penguatan muatan lokal, terutama dalam pendidikan agama dan adat istiadat. Kalau kami tidak turun kelapangan kami tidak tahu, ketika kami disana (SLB) guru-gurunya ternyata dari luar Bali 75 persennya,” ucapnya.
Di lain pihak, Kepala Dinas Dikpora Provinsi Bali IKN Boy Jayawibawa menegaskan untuk pembangunan sekolah yang dibiayai APBN, saat ini berada di Kementerian PUPR. Apabila proyek ini menggunakan anggaran daerah, maka akan dikaji lebih lanjut oleh Bappeda, guna memastikan dapat diakomodasi dalam perencanaan ke depan.
Hadir kepala sekolah di antaranya SMAN 2 Abiansemal, SMAN 1 Negara, SMAN 1 Nusa Penida, SMAN 3 Amlapura, SMAN 2 Banjar, SMKN 2 Singaraja, SMKN 1 Nusa Penida, dan SMK N 1 Klungkung. (bgn008)25021717