Denpasar, Baliglobalnews
Ketua Forum Perbekel/Lurah Kota Denpasar, I Gede Wijaya Saputra, sangat menyayangkan adanya istilah hanya formalitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Denpasar.
”Kita sebagai pelayan masyarakat tentu tidak bisa memilih dengan siapa saja bisa bertemu, dan semuanya kami layani dengan baik, bahkan dapat dikatakan bahwa kami paling berisiko terpapar Covid 19,” kata Wijaya ketika dimintai konfirmasi Jumat (29/1).
Wijaya tak menampik masih tingginya penambahan angka kasus positif harian Covid-19 di Kota Denpasar. Karena itu, dia menyatakan diperlukannya kesadaran kolektif untuk mendukung pencegahan penularan Covid-19. Sehingga di manapun kita berada, penerapan protokol kesehatan itu wajib dilaksanakan.
”Covid-19 ini adalah masalah global atau masalah bersama, kita harus samakan persepsi dulu bahwa semuanya sudah berusaha dengan maksimal, karena dengan kesadaran bersama upaya pencegahan dapat dioptimalkan, namun demikian tidak bijak rasanya menyebut istilah formalitas, mengingat tugas dan tanggung jawabnya juga tidak kecil dan ini berisiko. Jadi formalitas itu dari mana menilainya? tanya Wijaya
Dia menyatakan jika kasus masih tinggi, justru Satgas bekerja keras dengan melakukan tracing dan testing yang masif dan gencar. ”Jangan kira itu hanya formalitas, mencari orang yang kontak erat juga penuh risiko terpapar, dan Satgas juga kesulitan memantau disiplin prokes masyarakat saat di luar rumah, khususnya di luar wilayah desa/kelurahan. Inilah yang disebut kesadaran kolektif. Apalagi penerapan PPKM ini merupakan kebijakan dan arahan dari Pemerintah Pusat yang wajib kita laksanakan,” kata.
Wijaya mengatakan masih ada celah bagi kita bersama untuk diskusi serta melaksanakan evaluasi. Sehingga apapun kebijakan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang maksimal. ”Bahkan di negara yang maju sekalipun masih mencoba-coba untuk merancang kebijakan, dan belum ada yang secara tepat dapat kita tiru sepenuhnya. Itulah sebabnya tidak elok bagi kita untuk saling menyalahkan,” katanya.
Perbekel Desa Padangsambian Kelod itu mengatakan semua pihak dapat menilai langsung ke lapangan dengan sidak atau pengecekan. Hal ini akan lebih memberikan gambaran yang baik tentang bagaimana evaluasi kebijakan ke depannya.
Selain itu, kata dia, dengan pelaksanaan PPKM justru memberikan legitimasi bagi satgas desa/lurah untuk melaksanakan penertiban serta pengetatan disiplin penerapan protokol kesehatan. Sehingga upaya pencegahan penularan Covid-19 dapat dioptimalkan. Tak hanya itu, selain merupakan arahan Pemerintah Pusat, PPKM juga menjadi jalan tengah dalam mendukung optimalisasi kesehatan masyarakat dan ekonomi.
”Saya kira lebih bijaksana kalau kita saling mendukung, jika ada formula yang lebih baik mungkin bisa kita bahas bersama untuk diterapkan, sehingga penanganan Covid-19 dapat dimaksimalkan, tetap semangat, jangan kasi kendor,” pungkasnya. (bgn003)21012922