Tabanan, Baliglobalnews
Usulan penggajian pecalang yang digaungkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali I Ketut Sumedana dan Gubernur Bali Wayan Koster mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa. Dia menilai gagasan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem keamanan berbasis kearifan lokal di Pulau Dewata.
“Setuju pecalang digaji dalam konteks bentuk pengamanan Bali. Karena Bali ini berbasis budaya. Jadi maksimalkan pecalang-pecalang ini untuk menjaga ketertiban budaya dan Bali,” ujar Arnawa seusai membahas Rancangan Awal RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 pada Rabu (14/5/2025).
Arnawa menjelaskan bahwa rencana pemberian gaji kepada pecalang juga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan siap mengikuti kebijakan tersebut. “Berbicara anggaran, nanti kita bahas anggarannya. pemerintah provinsi atau dari kami di kabupaten, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Intinya Tabanan siap untuk itu. Siap pasti,” tegasnya.
Pihaknya juga meluruskan bahwa wacana penggajian pecalang ini tidak muncul sebagai respons terhadap isu penolakan ormas baru yang belakangan mencuat. Menurut Arnawa, Bali sebenarnya sudah memiliki sistem pengamanan tradisional yang kuat melalui keberadaan pecalang. “Sebetulnya pengamanan Bali ini sudah punya yang namanya pecalang. Cuman sekarang perlu memantapkan mungkin dalam bentuk biaya juga kepada pecalang-pecalang yang bertugas,” kata Politisi PDIP asal Desa Mangesta, Penebel, itu.
Menanggapi adanya ormas dari luar daerah yang sempat mendeklarasikan diri beberapa waktu lalu yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban di Bali. Pihaknya kembali menegaskan sikap penolakan. “Kami sebagai wakil rakyat tegas menolak adanya ormas atau LSM dari luar yang mengganggu keamanan di Bali, ujarnya. (bgn020)25051412