Denpasar, Baliglobalnews
Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, sangat mengapresiasi sinergitas dan kolaborasi antara tiga institusi atau lembaga negara yakni BNN, KPK dan BNPT dalam memberantas narkoba, korupsi dan terorisme.
Hal itu dikemukakan Bupati Giri Prasta usai mengikuti diskusi panel dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose; Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen. Pol. Boy Rafli Amar di Gedung PRG Polda Bali, Rabu (24/11).
Bupati Giri Prasta berharap dengan dilaksanakan kesepakatan antarlembaga tersebut nantinya dapat berkontribusi untuk negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan obat terlarang, tindak pidana korupsi, terorisme dan radikalisme.
Diskusi dengan tema “Bersinergi Bersama Berantas Narkoba, Korupsi dan Terorisme untuk Pembangunan SDM Unggul di Era VUCA. “Era VUCA artinya dunia yang kita hidupi sekarang, dimana perubahan sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subjektif”.
Dalam diskusi tersebut Petrus Reinhard Golose mengatakan tiga lembaga besar yakni BNN, KPK dan BNPT sepakat dan telah menandatangani MoU untuk bersama bersinergitas, berkolaborasi untuk berantas tiga penyakit kronis yang ada di Indonesia yakni narkoba, korupsi dan terorisme. Dia menyebutkan keterkaitan narkotika dengan korupsi sangat memungkinkan. Beberapa pelaku kejahatan narkotika untuk melancarkan kegiatan terlarangnya beroperasi dengan sedikit campur tangan dari pihak berwenang dan untuk memperoleh keuntungan maksimal dari pasar obat terlarang.
“Contoh kasusnya di Australia pada tahun 2010, terjadi kejahatan korupsi di perbatasan Australia oleh petugas perbatasan yang divonis 20 tahun penjara. Sebabnya ditemukan bersalah karena menerima suap memfasilitasi penyelundupan ganja dan imigran gelap ke Australia. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia, dan melalui kerjasama dan sinergitas tiga lembaga besar ini serta dukungan dari berbagai pihak tujuan untuk memberantas narkoba, korupsi dan terorisme bisa terwujud,” katanya.
Firli Bahuri menyampaikan korupsi merupakan kejahatan yang serius. Korupsi bukan saja merugikan keuangan negara, tapi korupsi juga merupakan kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia. Karena itu, korupsi bisa dikatakan kejahatan melawan kemanusiaan.
Untuk itu, kata dia, sesuai visi dan misi KPK, bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Dia merinci misi pertama adalah pencegahan korupsi dengan melakukan perbaikan sistem, kedua pencegahan korupsi dengan pendekatan pendidikan masyarakat, dan ketiga penindakan korupsi yang menitikberatkan pada pengembalian kerugian negara, penyelamatan kerugian negara, dan pemulihan aset, dan keempat adalah KPK membangun komitmen untuk transparan profesional akuntabel sehingga KPK tetap dipercaya oleh rakyat.
Sedangkan Boy Rafli Amar menambahkan, strategi pemerintah menghadapi ancaman narkoba, korupsi dan terorisme di antaranya melakukan pencegahan dilaksanakan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan masyarakat melalui pre-emptive adalah melihat masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, situasional dan pendekatan kemasyarakatan.
Acara yang diinisiasi Kepala BNN ini juga turut hadiri Gubernur Wayan Koster, Kapolda Irjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra, Perwakilan Pangdam IX Udayana Bali, bupati/Walikota se-Bali dan undangan lainnya. (bgn003)21112414