Denpasar, Baliglobalnews
Gubernur Bali Wayan Koster akan mengatur mekanisme sesuai Pergub Bali terkait mekanisme penyaluran bantuan keuangan khusus (BKK) untuk enam kabupaten se-Bali. BKK akan prioritas pada program strategis daerah di Bali khususnya di Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Tabanan.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) antara Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin ketika Gubernur Koster dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Pemerintah Kota Denpasar di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, pada Senin (7/4/2025).
Krama Bali di enam kabupaten tersebut akan merasakan dampak support langsung dari BKK Badung, Denpasar dan Gianyar dan juga Pemprov Bali. Tiga kepala daerah ini menyatakan siap mengalokasikan BKK yang akan disalurkan Pemprov Bali. Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra, menyatakan hal itu langsung di hadapan Gubernur Koster.
Rakor ini membahas terkait BKK untuk pembangunan proyek strategis daerah di Bali dan kepada Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Kabupaten Karangasem, Klungkung, dan Kabupaten Tabanan.
Gubernur Koster menyampaikan BKK ini akan dimekanismekan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Bali, dimana masing – masing (Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar, red) akan mengalokasikan 10 persen dari realisasi pajak barang jasa tertentu (PBJT) jasa perhotelan dan PBJT makanan dan/atau minuman kepada Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Kabupaten Tabanan.
BKK yang dialokasikan 50 persen, disebutkan Gubernur Koster peruntukannya sebagai pembiayaan pembangunan program strategis daerah di Bali yang infrastrukturnya sudah ditentukan; dan pembangunan infrastruktur prioritas di kota/kabupaten se-Bali.
Mendengar hal itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan untuk merealisasikan BKK, dan berharap masing – masing daerah agar menyampaikan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Badung. “Karena BKK ini kami harap bisa menjadi skema, sekaligus untuk memastikan infrastruktur objek wisata di Bali yang representatif dengan pertanggungjawaban yang jelas,” katanya.
Sementara Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra menyampaikan bahwa program ini sudah menjadi pembahasan 20 tahun yang lalu, sekarang lebih terprogram dan terperinci. “Intinya, kami di Gianyar sangat setuju,” katanya.
Sedangkan Walikota Denpasar IGN Jaya Negara menegaskan penyerahan BKK ini diharapkan diatur Provinsi Bali ke enam kabupaten di Bali berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi wilayahnya. “Dalam proyek strategis ini, kami minta agar tetap memperhatikan terkait persoalan sampah, karena berdampak terhadap pariwisata,” katanya.
Gubernur Koster bersama Walikota Denpasar, Bupati Badung dan Bupati Gianyar juga membahas terkait persiapan operasional bus Trans Metro Dewata sampai pengolahan sampah. (*/bgn003)25040710