Denpasar, Baliglobalnews
Bank BPD Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan Kartu Kredit Domestik untuk segmen pemerintah di Indonesia yang berbentuk fisik kartu untuk mewujudkan Bali Smart Island di Art Center Denpasar, Jumat (2/6/2023).
Dengan branding Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023, peluncuran bertepatan dengan pelaksanaan acara Pembukaan Bali Digital Festival, yang dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Bali Wayan Koster, dengan tujuan mengembangkan dan menerapkan solusi teknologi yang cerdas, berkelanjutan, dan terintegrasi untuk memajukan infrastruktur dan layanan publik di Bali.
“Dalam konteks ini, kolaborasi antara Bank BPD Bali dan Pemerintah Provinsi Bali sangat penting dalam mewujudkan arah kebijakan Provinsi Bali dengan Visi Bangun Sat Kerthi Loka Bali, salah satunya menjadikan Pulau Bali sebagai pulau pintar yang berorientasi pada teknologi digital,” kata Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma.
Dia menyatakan Bank BPD Bali sudah siap dalam implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) berbentuk fisik kartu, dengan dinyatakan lolos uji coba atau Production Trial Run (PTR) sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan pengajuan persetujuan ke Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran.
“Jadi, KKI diharapkan mampu menjadi solusi sarana pembayaran yang praktis dan aman, dalam menjalankan kegiatan administrasi dan pembayaran belanja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mempercepat adopsi transaksi digital dan mendukung kemajuan ekonomi di Bali,” katanya.
Dia menilai kehadiran KKI Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan sarana yang efisien dan praktis dalam melakukan pembayaran elektronik terkait belanja daerah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“KKI ini dirancang dengan fitur-fitur keamanan untuk melindungi transaksi dan menjaga kerahasiaan informasi, kemudahan penggunaan yaitu melalui Kanal Mobile Banking khusus transaksi QRIS, serta menuju pengembangan yaitu dengan menggunakan Kartu Kredit Fisik serta dengan Online Payment,” jelasnya.
Dengan adopsi transaksi digital yang lebih luas melalui Kartu Kredit Indonesia jajaran Pemerintah Provinsi Bali, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dalam proses pembayaran dan pengelolaan keuangan daerah serta yang paling penting akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Bali dengan memberikan stimulus bagi sektor usaha lokal (UMKM), meningkatkan aksesibilitas keuangan, dan menciptakan peluang investasi yang lebih baik.
“Bank BPD Bali sangat antusias atas kerjasama ini dan peluncuran Kartu Kredit Indonesia untuk Pemerintah Daerah sebagai bagian dari upaya Bank BPD Bali untuk mendukung implementasi Bali Smart Island,” katanya.
Mengingat, KKI akan memberikan solusi pembayaran yang efisien, transparan, dan modern bagi Pemerintah Provinsi Bali, serta memperkuat sinergi antara Bank BPD Bali dengan seluruh stake holder yaitu Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Bali, dalam mendorong pengembangan ekosistem digital yang inklusif di Bali.
Saat ini, kata dia, terdapat dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah dilakukan uji operasional yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali. Selanjutnya, diikuti dengan pemerintah daerah kabupaten kota di seluruh Bali. “Diharapkan KKI akan terimplementasi di seluruh OPD Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten kota pada triwulan I tahun 2024,” katanya.
Melalui kolaborasi ini, Bank BPD Bali dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota di Bali akan terus bekerja sama dalam mengembangkan solusi teknologi dan layanan keuangan yang inovatif untuk mendukung transformasi digital di Bali, serta tetap berkomitmen untuk mengembangkan solusi-solusi digital yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku usaha di Bali sehingga mampu terus memperluas jangkauan layanan keuangan digital dan memperkuat ekosistem pembayaran yang modern. (bgn008)23060214