Wawali Arya Wibawa Hadiri Reforma Agraria Summit 2024, Kementerian ATR/BPN Serahkan 31 Sertifikat Elektronik kepada Pemkot Denpasar
Denpasar, Baliglobalnews
Pemerintah Kota Denpasar menerima secara resmi 31 sertifikat tanah elektronik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,l. Sertifikat diserahkan secara simbolis oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono kepada Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, dalam acara Reforma Agraria Summit 2024 di Hotel Meru, Sanur, pada Sabtu (15/6/2024).
Semua sertifikat tersebut merupakan hasil pensertifikatan sejumlah tanah bidang dan tanah berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Kota Denpasar.
Wawali Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Kepala BPKAD Ni Putu Kusumawati bersama Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman I Gede Cipta Sudewa Atmaja, yang ditemui usai acara mengatakan Kota Denpasar telah dicanangkan sebagai kota lengkap oleh Kementerian ATR/BPN. Pensertifikatan lahan milik Pemerintah Kota Denpasar dilakukan dalam rangka pengamanan aset-aset Pemerintah Kota Denpasar agar mendapatkan kepastian hukum.
“Diharapkan setelah aset-aset tersebut disertifikatkan, kepemilikan atas aset-aset tersebut menjadi jelas dan tidak akan ada lagi permasalahan hukum dikemudian hari. Kedepannya semoga dengan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Badan Pertanahan/BPN Denpasar maka seluruh aset-aset yg ada baik itu tanah bidang maupun tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum semuanya bisa dilakukan pensertifikatannya,” katanya.
Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan progres pendaftaran bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah mencapai angka 94,4 persen dari target pada 2024.
“Hingga akhir Mei tahun 2024 ini telah terdaftar 113,3 juta bidang tanah dan 91,7 bidang tanah di antaranya telah bersertifikat. Hasil ini signifikan, telah mencapai 94,4 persen dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024,” katanya.
Menteri AHY mengatakan acara Reforma Agraria Summit 2024 berfokus untuk menyelesaikan kesepakatan persoalan tata ruang yang sudah disetujui oleh sembilan lembaga pada penyelenggaraan Reforma Agraria Summit tahun lalu.
Kesepakatan itu tertuang dalam empat kelompok kerja (pokja) antara lain yakni resolusi penyelesaian legalisasi aset permukaan di atas air, pulau kecil dan pulau terluar, resolusi penyelesaian pertanahan transmigrasi, resolusi penyelesaian konflik agraria pada aset barang milik negara, daerah, BUMN dan BUMD yang dikuasai masyarakat, serta resolusi penyelesaian redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. (bgn003)24061602