Denpasar, Baliglobalnews
Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, menerima audiensi delegasi India yang merupakan Ketua Koordinator G20 India, Harsh Vardhan Shringla, terkait diskusi persiapan G20 Summit di Bali sebagai gambaran untuk persiapan pertemuan G20 Summit di India 2023 mendatang. Audiensi berlangsung di Ruang Tamu Wagub Cok Ace, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Kamis (22/9/2022).
Harsh Vardhan Shringla menyampaikan tahun 2023 mendatang India akan menjadi tuan rumah G20 summit. Untuk itu, pihaknya ingin bertukar informasi terkait persiapan yang dilakukan dalam mempersiapkan G20 Summit. “Bali merupakan destinasi wisata yang sangat terkenal di mata dunia, dan memang sangat tepat dipilihnya Bali sebagai tempat penyelenggaraan, karena dilihat dari infrastruktur hotel maupun yang lainnya sangat memadai,” kata mantan Menteri Luar Negeri India ini.
Shringla juga menilai bahwa hotel di Bali infrastrukturnya lebih baik dari hotel Jakarta. Untuk itu, pihaknya ingin belajar banyak dari Bali terkait pengelolaan infrastruktur, sumber daya manusia serta hal penting apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan G20 Summit.
Menanggapi hal itu, Wagub Cok Ace menyambut baik keinginan delegasi India untuk berdiskusi terkait persiapan G20 Summit. Selanjutnya, Wagub Cok Ace menerangkan bahwa terdapat dua poin penting yang disiapkan oleh Bali dalam kesiapan menjadi tuan rumah yaitu Keamanan dan Penanggulangan Bencana. Pertama terkait Keamanan, dimana Bali sebagai tujuan pariwisata dan berbagai kegiatan membutuhkan akomodasi yang nyaman dan aman. Untuk itu, Cok Ace menyampaikan semua hotel harus memiliki sertifikat keamanan yang dikeluarkan dari kepolisian Bali.
,Wagub Cok Ace mengatakan berkaca pada even-even internasional yang ada di Bali, maka sudah banyak strategi yang dilakukan oleh Pemerintah, selain sertifikat keamanan maka pihak hotel dan Villa juga harus memiliki sertifikat CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability).
Wagub Cok Ace juga mengatakan bahwa pemerintah daerah juga mengeluarkan Peraturan Gubernur yaitu Keamanan Berbasis Desa Adat, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi pecalang dalam mengamankan Desa Adat yang ada di Bali.
Selain sertifikat keamanan dan CHSE, hotel di Bali juga harus mengantongi sertifikat kesiapsiagaan bencana. “Seluruh hotel itu lolos enam parameter penilaian meliputi kelengkapan infrastruktur, pemahaman bencana, sistem peringatan dini, kemampuan merespon bencana, mitigasi bencana, dan keamanan. Parameter itu untuk mengukur apakah hotel sudah siap apabila misalnya terjadi kebakaran, kerusuhan, bencana alam, serta bagaimana mengevakuasi pengunjung dan jalur evakuasi seperti apa hingga kelengkapan alat. Proses penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri dari Bali Hotel Association (BHA), BPBD Bali, kepolisian, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta SAR,” katanya.
Ketua PHRI Bali itu menyatakan Pemprov Bali selalu melakukan evaluasi apa yang perlu diperbaiki, dengan menggandeng lembaga-lembaga pariwisata yang ada di Bali, seperti PHRI, BHA dan lainnya, sehingga koordinasi tersebut terus terjalin.
Menanggapi hal itu, Koordinator Delegasi Harsh Vardhan, menyampaikan kekagumannya terhadap Bali, dimana dari tingkat pusat, daerah sampai tingkat desa ikut berpartisipasi dalam mengamankan perhelatan G20 Summit. Dia berharap dengan belajar dari Bali, India dapat menjadi tuan rumah dengan baik dan lancar nantinya. (bgn003) 220923001