Wagub Bali Apresiasi DPRD Bali Susun Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, mewakili Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif dewan dalam menyusun Raperda Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat. Hal itu disampaikannya ketika menghadiri rapat paripurna ke-7 di DPRD Bali pada Senin (27/3/2023),

“Langkah ini mencerminkan bahwa DPRD Provinsi Bali telah melaksanakan salah satu fungsinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, yaitu fungsi Legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah,” katanya.

Cok Ace menilai pentingnya ranperda ini, karena ada beberapa permasalahan yang terjadi di kabupaten/kota. Namun belum diatur dan ada beberapa permasalahan yang pengaturannya menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi. Sehingga, Peraturan Daerah ini memang sangat dibutuhkan.

Menurut Cok Ace, mengacu pada visi Pembangunan Daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang secara substantif bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan krama Bali yang sejahtera dan bahagia Sekala dan Niskala,.

“Sehingga, Raperda Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat ini, adalah inisiatif yang tepat dan bijak dilakukan DPRD Bali,” ucapnya.

Cok Ace sepakat beberapa argumentasi yang menjadi pertimbangan betapa pentingnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat  sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf e.

“Apalagi sampai saat ini, Bali masih menjadi daerah tujuan wisata utama, bahkan terpilih sebagai destinasi liburan terpopuler nomor 2 di Dunia setelah Dubai,” katanya.

Tidak hanya itu, sebagian besar masyarakat di Bali penghidupannya bersumber dari sektor pariwisata. Sehingga, menjadi kewajiban kita untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. “Saya berharap, peraturan daerah ini dikawal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, sesuai ketentuan Pasal 255  ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang telah diganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Sehingga, dapat mewujudkan iklim investasi yang kondusif yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Bali, dan berdampak positif pula terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” katanya.

Dengan adanya masukan ini, kata Cok Aca, dapat menyempurnakan substansi raperda seperti aspek legal drafting atau teknis, agar mengacu pada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. (bgn008)23032715