Terkait WNA Ber-KTP Denpasar, Walikota Jaya Negara Dukung Proses Hukum
Denpasar, Baliglobalnews
Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mendukung proses hukum yang telah berjalan terkait warga negara asing (WNA) yang memiliki administrasi kependudukan baik e-KTP maupun kartu keluarga (KK) Denpasar. Hal tersebut diungkapkan Jaya Negara usai peresmian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Senin (13/3/2023).
“Kami sangat mendukung dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya
Jaya Negara menyatakan dalam penerbitan dan pencetakan adminduk tidak ada permasalahan, karena syarat administrasi untuk keperluan penerbitan dokumen sudah sesuai. “Jika dilihat prosesnya, berkas permohonan dinyatakan sudah lengkap oleh sistem, maka petugas melakukan proses penerbitan adminduk. Namun, identitas kependudukan WNA tersebut saat ini telah diblokir sejak Februari lalu,” katanya.
Yang menjadi permasalahan, kata Jaya Negara, dalam pengurusan adminduk WNA tersebut ada indikasi pemalsuan dokumen yang menjadi penyebab permasalahan atau terbitnya dokumen adminduk WNA tersebut. “Yang jelas untuk syarat sudah benar dan sesuai sehingga itu diproses, kalau sudah sesuai kami tidak bisa tidak memproses. Akan tetapi itu ada indikasi pemalsuan dokumen,” ujarnya
Dia menegaskan hal itu yang menjadi evaluasi. “Ke depannya agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar lebih jeli lagi menempatkan orang yang bisa memverifikasi yang benar-benar ditunjuk. Walaupun benar secara administrasi minimal benar juga secara keseluruhan,” katanya.
Dengan adanya kasus ini, pihaknya pun sudah memberikan tindakan tegas terhadap pegawai yang melakukan kelalaian sehingga kasus tersebut terjadi. Dimana, pelaku pencetakan adminduk WNA tersebut merupakan staf kontrak di Kecamatan Denpasar Utara. Dimana, tim disiplin telah turun dan menanyakan terkait perihal penerbitan adminduk tersebut dan sudah dilakukan tindakan tegas berupa pemecatan.
Jaya Negara mengungkapkan pihaknya sudah melakukan rapat dengan Sekda Kota Denpasar, Disdukcapil dan seluruh camat untuk melakukan evaluasi agar hal semacam ini tidak terjadi lagi.
“Kami mohon maaf atas kejadian ini. Hal ini juga sebagai pelajaran untuk kami, jika ini terus terjadi maka akan berimbas pada keamanan kita khususnya di Kota Denpasar,” tandasnya. (bgn003)230314015
