Skema Pengelolaan Tanah Lot Masih Digodok, Ini Permintaan Ketua DPRD Tabanan
Tabanan, Baliglobalnews
Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa menyatakan bahwa masih berhati-hati dalam merespons usulan-usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan mengenai skema pengelolaan baru Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot oleh Perumda Sanjayaning Singasana.
Arnawa meminta semua pihak bersabar, karena proses pembahasan rancangan perjanjian kerja sama (PKS) ini masih berada di tahap awal. “Pada saat ini masih dalam proses perjalanan Pansus VIII. Jadi kita mesti harus menunggu rapat-rapat berikutnya, komunikasi-komunikasi berikutnya, supaya menemukan hasil yang terbaik,” ujar Arnawa seusai memimpin rapat paripurna persetujuan empat Ranperda pada Kamis (27/11/2025).
Arnawa mengakui bahwa konsep pengelolaan oleh Perumda yang diajukan eksekutif secara skema memungkinkan. Namun, dia menegaskan keputusan final belum dapat diambil karena masih harus disinkronkan dengan semua pihak. “Dari konsep yang ditawarkan itu oleh eksekutif, segala sesuatu bisa saja kemungkinan itu terjadi, namun ini kan baru kita rapat awal. Kami pun belum bisa dan belum sempat berkoordinasi dengan para pihak jadi mohon bersabar,” katanya.
Dia menyampaikan tujuan utama dari pembahasan ini adalah mencari jalan tengah terbaik bagi Tabanan, termasuk bagi masyarakat serta pengempon atau pengelola pura di kawasan Tanah Lot.
Di sisi lain, Ketua Pansus VIII DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menegaskan bahwa pembahasan harus segera diputuskan untuk menghindari masalah besar saat PKS pengelolaan berakhir pada 17 November 2026.
Eka Putra menyoroti temuan BPK mengenai status pengelola DTW Tanah Lot yang selama ini belum berbadan hukum, yang berpotensi menimbulkan persoalan baru. “Jika ini tidak segera dituntaskan, dikhawatirkan persoalan baru akan muncul,” ungkapnya.
Dia menekankan DPRD akan berjuang agar tidak ada pengurangan tenaga kerja (PHK) dan kesepakatan dalam PKS sebelumnya tetap menjadi pedoman. Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menyiapkan road map pengelolaan dan kajian lengkap, mengingat Tanah Lot merupakan penyumbang PAD terbesar. “Harus ada kajian lengkap, jangan malah pendapatan turun ketika skema berubah sudah diterapkan,” pungkasnya. (bgn020)25112717
