Sekda Provinsi Bali Terima Kunker Komisi II DPR RI
Denpasar, Baliglobalnews
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, melaporkan kesiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, pengawasan pelaksanaan penerimaan CPNS/PPPK dan netralitas ASN terhadap pemilu di Provinsi Bali saat menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam rangka reses persidangan II tahun 2023-2024 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali pada Rabu (6/12/2023).
Dewa Made Indra menyampaikan bahwa target partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Provinsi Bali mencapai 83%, lebih besar dibandingkan target nasional yang sebesar 81%. Sementara terkait kesiapan pendanaan Pilkada juga tidak menjadi masalah. “Dapat kami laporan kami di Provinsi Bali untuk pilkada telah mengikuti arahan Pemerintah Pusat dan Kementerian Dalam Negeri bahwa kami telah menandatangani NPHD Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota telah menandatangani dana hibah dalam rangka pilkada,” katanya.
Birokrat asal Buleleng itu menyampaikan Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan pemerintah kabupaten/kota telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara serentak pada 9 November 2023 lalu dengan dana hibah untuk KPU Bali Rp 155.982.346.000 yang dibayarkan 40% pada TA 2023 dan 60% TA 2024, hibah untuk Bawaslu Bali mencapai Rp 41.091.822.000 yang dibayarkan 40% di TA 2023 dan 60% di TA 2024, sedangkan NPHD untuk pengamanan Polda Bali Rp 30 miliar lebih, Korem 163/Wira Satya Rp 7,5 miliar dan Pangdam IX Udayana Rp 1,5 miliar akan dibayarkan pada TA 2024.
Terkait pelaksanaan penerimaan CPNS/PPPK, dia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun Anggaran 2023 untuk formasi PPPK Guru, PPPK Tenaga Kesehatan dan PPPK Tenaga Teknis dengan jumlah usulan yang ditetapkan oleh Permenpan RB masing-masing adalah 1.922 formasi, 275 formasi dan 251 formasi.
Pemerintah Provinsi Bali juga telah melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menjaga netralitas ASN dan Non ASN pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 antara lain adalah dengan melaksanakan sosialisasi ke seluruh ASN dan Non ASN tentang netralitas pada Pemilu 2024, penandatanganan pakta integritas netralitas ASN/non-ASN, pembuatan video ikrar netralitas ASN/non-ASN, penerbitan SE tentang netralitas ASN dan non-ASN pada Pemilu 2024, pelarangan pemanfaatan fasilitas dan barang milik daerah untuk kegiatan politik praktis Pemilu 2024 serta pembentukan satgas pengawasan dan pembinaan netralitas ASN dan Non ASN.
“Dengan demikian maka kami laporkan Itu tekad kami untuk menjaga netralitas ASN dalam pemilihan umum ini supaya pemilihan umum di Provinsi Bali ini dapat kita laksanakan dengan penuh integritas dimana seluruh ASN disarankan agar menjaga kaidah-kaidah integritas,” katanya.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Provinsi Bali, termasuk juga pengawasan pelaksanaan penerimaan CPNS/PPPK dan netralitas ASN serta mendengarkan paparan persiapan KPU Provinsi Bali dan Bawaslu Provinsi Bali terkait pelaksanaan Pemilu serentak 2024 dan mendengarkan pendapat serta aspirasi dewan terkait hal tersebut. (bgn003)23120603