Sekda Alit Wiradana Buka FGD ITB tentang Kapasitas Masyarakat Dalam Sistem Peringatan Dini Tsunami

Denpasar, Baliglobalnews

Penanggulangan Risiko Bencana (PRB) dan kesiapsiagaan terhadap bencana tsunami menjadi hal penting yang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Melalui ajang forum group discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung (SAPPK – ITB), Pemkot Denpasar turut berpartisipasi dengan mengutus masing masing dua orang perwakilan yang berasal dari desa adat, kelurahan, dan banjar di Kecamatan Denpasar Selatan untuk menjadi peserta FGD tersebut, Rabu (29/6). Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana membuka acara FGD tersebut yang mengusung tema “Identifikasi Kapasitas Masyarakat Dalam Rantai Sistem Peringatan Dini Tsunami di Bali”.

Bertempat di Inna Sindu Beach Hotel & Resort, turut hadir dalam FGD itu Kepala Pelaksana BPPD Kota Denpasar Ida Bagus Joni Ariwibawa dan Ketua Tim Peneliti ITB Dr. Harkunti P. Rahayu.

Sekda Alit Wiradana mengatakan Pemkot Denpasar sangat mengapresiasi penyelenggaraan ajang FGD seperti ini. “Wilayah Denpasar sebagai bagian dari Bali terbentang pantai bagian selatan, yakni seperti Sanur, Mertasari dan Serangan. Dimana Bali terletak pada zona pertemuan lempeng lempeng besar dunia, dimana berpotensi terhadap bencana gempa yang bisa memicu tsunami. Upaya penanggulangan resiko bencana bisa dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat,” ujarnya.

Alit Wiradana menegaskan peran masyarakat untuk penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana itu sendiri.

“Upaya peningkatan PRB dan kesiapsiagaan bencana Tsunami ini bisa melalui upaya mitigasi menghadapi bencana melalui upaya komunikasi, informasi dan edukasi tentang ancaman bahaya bencana kepada masyarakat dan dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu upaya edukasi itu adalah melalui penelitian yang dilakukan para akademisi seperti rekan rekan ITB ini,” katanya.

Sementara Kepala Pelaksana BPPD Kota Denpasar, Ida Bagus Joni Arimbawa, mengatakan peran masyarakat di Kota Denpasar dalam hal mitigasi bencana dan peringatan dini sangat diperlukan.

“Peran segala elemen masyarakat, baik itu dari kalangan aparat desa/ kelurahan maupun seka teruna yang ada di masing-masing banjar nantinya tentu bisa menjadi salah satu peran penting dalam hal peringatan dini bencana ataupun evakuasi jika bencana terjadi. Ini juga upaya untuk membangun masyarakat dan kota tangguh bencana,” katanya.

Di lain sisi, Ketua Tim Peneliti ITB, Harkunti P. Rahayu, menuturkan saat ini pihaknya tengah melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka mengidentifikasi alat komunikasi dan potensi aktor yang ada di masyarakat yang terlibat dalam rantai komunikasi sistem peringatan dini tsunami.

“Berdasarkan pada penelitian yang sedang kami kerjakan saat ini, dimana Kota Denpasar menjadi salah satu lokasi penelitian kami, maka kami perlu mengadakan FGD ini untuk mengetahui respon masyarakat terhadap peringatan dini tsunami yang diterima,” katanya.

Selain itu, melalui FGD kali ini pihak ITB juga menginginkan untuk memvalidasi hasil survey monkey tentang alat komunikasi potensi aktor dan peralatan sistem peringatan dini tsunami.

“Melalui FGD ini kami perlu tahu juga apakah di masyarakat terdapat hambatan hambatan yang terjadi selama ini dalam penerimaan dan penyebarluasan informasi peringatan dini tsunami,” tandasnya. (bgn003)22062912