RDP dengan OPD Terkait, Komisi IV Dorong Eksekusi Operasional RS Suiti dan Giri Asih

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Madya Gosana Sekretariat DPRD Badung, pada Senin (13/4/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV I Nyoman Graha Wicaksana didampingi Wakil Ketua I Made Suwardana, I Gede Suraharja, I Nyoman Sudana, I Wayan Joni Pargawa, membahas capaian tahun 2025 dan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. “Sektor di Komisi IV ini adalah sektor penting dalam pengejawantahan visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Badung yang terangkum dalam enam sapta kriya AdiCipta. Kan ada bantuan sosial hari raya, juga ada reward kepada usia harapan hidup, program pendidikan, kependidikan dan lain sebagainya. Secara garis besar program-program kerja yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Badung dan Bapak Wakil Bupati Badung sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh perangkat daerah,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Graha mencontohkan bantuan hari raya kepada masyarakat Badung Rp2 juta per KK (kepala keluarga) yang menjadi prioritas utama. Dia menyebutkan pada tahun 2026 ini akan ada peningkatan jumlah penerima yang semula 98.000 menjadi 104.000 KK, karena adanya migrasi penduduk, penambahan KK baru dan lain sebagainya. Di bidang pendidikan, kata dia, ada les Bahasa Inggris, dan program lainnya.

Namun Graha tidak menyembunyikan ada beberapa hal yang muncul dalam rapat dengar pendapat tersebut di antaranya Badung tidak bisa menjadi kabupaten layak anak. “Salah satunya karena belum bisa menyediakan rumah singgah yang nantinya bisa memfasilitasi untuk anak-anak. Badung juga belum pembangunan yang layak untuk anak, karena ini tidak bisa dilaksanakan atau dieksekusi oleh satu perangkat daerah, harus secara menyeluruh. Ini kami dorong supaya pemerintah memprioritaskan taman kreatif yang menjadi salah program kerja Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih agar bisa dilaksanakan di tahun 2026 ini,” katanya.

Ketika disinggung dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Suiti dan Rumah Sakit Giri Asih yang belum bisa beroperasi, Graha menyatakan pihaknya akan mendorong agar segera bisa dieksekusi. “Tadi kami mendengar dua rumah sakit ini masih stag di tahapan SLF (sertifikat laik fungsi), sehingga tidak bisa menerbitkan izin operasionalnya. Kewenangannya kan ada di PUPR supaya segera dieksekusi, sehingga apa yang menjadi kekurangan bisa cepat diperbaiki sehingga target rumah sakit ini bisa segera melayani masyarakat di bulan Agustus ini,” katanya.

Hadir Kadis P2KBP3A Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nym. Gunarta, Kadis Kesehatan Made Padma, Dirut RS Mangusada I Wayan Darta, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja AAN Rai Yudya Darma, Kadis Dikpora IGM Dwipayana, Kabag Kesra I Putu Sudika, Dinas Sosial dan jajaran terkait. (bgn003)26041314