Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, APBD Ditetapkan Rp 6 Triliun, Defisit Rp 2,5 T

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir dan rekomendasi DPRD terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Senin (30/11).

Dewan menyepakati APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2021 ditetapkan Rp 6 triliun lebih. Sementara belanja daerah Rp 8,5 triliun lebih, terdiri dari belanja operasi Rp 4,7 triliun lebih, belanja modal Rp 2,191 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp 54 miliar, dan belanja transfer Rp 1,5 triliun. Dengan demikian, terjadi defisit Rp 2,5 triliun lebih. Defisit tersebut ditutup dari pembiayaan bersih Rp 2,5 triliun lebih dengan rincian penerimaan pembiayaan yang bersumber dari proyeksi Silpa tahun 2020 Rp 1 triliun lebih, pinjaman daerah Rp 1,5 triliun lebih, serta ada pengeluaran pembiayaan Rp 45 miliar untuk penyertaan modal.

Pendapat akhir dewan yang dibacakan oleh Gede Kusuma Putra menyampaikan alokasi anggaran belanja untuk prioritas pembangunan pada 2021 dilakukan meliputi pangan, sandang, dan papan dengan alokasi Rp 177 miliar lebih; pendidikan dan kesehatan Rp 3 triliun lebih; jaminan sosial dan ketenagakerjaan Rp 58 miliar lebih; adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Rp 555 miliar lebih; pariwisata Rp 18 miliar lebih, infrastruktur Rp 2 triliun lebih dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Rp 2 triliun.

Alokasi anggaran belanja yang bersifat wajib telah dipenuhi, di mana fungsi pendidikan  dialokasikan Rp 2,3 triliun lebih atau 27,16% dari total belanja daerah, fungsi kesehatan dialokasikan Rp 741,9 miliar lebih atau 9,32% dari total belanja daerah di luar gaji dan tunjangan dan anggaran infrastruktur Rp 2 triliun lebih atau 28% lebih dari total belanja.

Dewan juga menyampaikan dua rekomendasi, yakni dalam kebijakan memperkuat dan melestarikan adat dan budaya masyarakat Bali, di mana jumlah desa adat 1.493 sesuai Perda No. 4 2019, dengan langkah-langkah strategis melalui peningkatan anggaran, kualitas program dan dukungan regulasi sudah sangat tepat. Dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata perlu terus ditingkatkan melalui program pembangunan ekonomi di berbagai sektor terutama di sektor primer dan sekunder. Penekanan pembangunan ekonomi di sektor primer dan sekunder disamping akan menjadikan daya tahan ekonomi Bali semakin kuat semakin kokoh (dengan keseimbangan struktur ekonomi yang baru) sekaligus adanya penyerapan lapangan kerja yang cukup besar.

”Kami Dewan mendukung upaya Saudara Gubernur untuk memanfaatkan fasilitas Pinjaman PEN sebesar Rp1,5 triliun, terkait dengan rencana Pembangunan Pusat Kebudayaan di Desa Gunaksa Kabupaten Klungkung yang sudah tentu didahului dengan berbagai pertimbangan dan kajian mendasar, diantaranya menjadikan tanah-tanah terlantar menjadi produktif, mendukung pembangunan sektor Pariwisata, sekaligus membuat keseimbangan pembangunan serta adanya penyerapan tenaga kerja lebih dari 12.000 orang.

Namun tidaklah berlebihan kalau kami mengingatkan atau memberi catatan perlunya dilengkapi dengan kajian-kajian yang meliputi aspek yuridis, mitigasi bencana, amdal dan studi kelayakan serta didokumentasikan dengan baik sekaligus menekankan untuk pelaksanaan proyek dilakukan secara transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi,” katanya. (bgn003)20113023