Rapat Paripurna DPRD, Pendapatan Daerah Badung Tahun 2023 Dirancang Rp 3,88  T

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna pada masa persidangan ketiga di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung, Kamis (6/10/2022). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata, mengagendakan penjelasan delapan ranperda dari eksekutif dan satu ranperda inisiatif dewan.

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta ketika menyampaikan      

Pendapatan Daerah Kabupaten Badung pada APBD tahun anggaran 2023 dirancang Rp 3,88 triliun lebih, meningkat Rp 898,5 miliar lebih atau 30,06 % dari APBD tahun Rp 2,98 triliun lebih. Pendapatan daerah tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp 3,15 triliun lebih, meningkat Rp 1.07 triliun atau 51,46 % dari APBD 2022 Rp 2,08 triliun, pendapatan transfer Rp 735,4 miliar lebih menurun Rp 172,5 miliar atau 19,00 % dari APBD 2022 Rp 907,9 miliar.

Belanja daerah dirancang Rp 3,88 triliun, meningkat Rp 635,1 miliar lebih 19,53% dari APBD 2022 Rp 3,25 triliun lebih. Belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi Rp 3,15 triliun lebih, belanja modal Rp 228,9 miliar lebih, sembilan ratus delapan puluh juta, tiga, belanja tidak terduga dirancang Rp 64,9 miliar, belanja transfer Rp 436,7 miliar.

Bupati menyatakan anggaran belanja dialokasikan untuk membiayai program strategis, wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas di antaranya bidang pangan, sandang dan papan. “Bidang pangan merupakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung. Dalam peningkatan ketahanan pangan, dukungan Pemerintah Kabupaten Badung pada bidang pertanian melalui program-program,” katanya.

Dia merinci program tersebut antara lain  program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dialokasikan Rp 2 miliar lebih, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Rp 9 miliar lebih, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Rp 11 miliar lebih, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Rp 2,9 miliar lebih, pengelolaan perikanan tangkap  Rp 356 juta lebih, pengelolaan perikanan budidaya Rp 1 miliar lebih.

Usai rapat paripurna, Bupati mengatakan dalam menyusun proyeksi APBD tahun anggaran 2023, pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian.

“Hari ini kami menyampaikan rancangan APBD tahun 2023 yang sedianya nanti bulan depan bisa ditetapkan. Dalam proses ini kita harus melakukan pembahasan. Yang kedua beberapa perda kita lakukan revisi, terhadap turunnya Undang- undang Cipta Kerja, sehingga wajib itu dilakukan dan segera difinalkan di tahun 2022,” ujarnya. (bgn003)22100614