Rapat Paripurna DPRD Bali, Gubernur Koster Usulkan Perampingan 4 OPD

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, kembali menata sistem perangkat daerah Pemerintahan Provinsi Bali guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien.

Hal itu disampaikannya saat memberikan penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Rapat Paripurna ke-10 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun 2021 di Kantor DPRD Bali, Denpasar, Senin (17/5).

“Hal ini sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali nomor 22 yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah,” katanya dalam rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, serta dihadiri oleh Sekda Dewa Made Indra.

Gubernur juga mengatakan sejak dilantik menjadi Gubernur Bali tahun 2018 silam, terus berupaya memetakan serta mendalami OPD agar betul-betul menemukan birokrasi yang ideal. “Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata efektif, efisien dan cepat. Sesuai dengan UU, Pemerintah Provinsi posisinya di middle management, beda dengan kabupaten/kota yang memiliki fungsi otonomi penuh, kita lebih kepada regulasi, fasilitator dan koordinator. Sehingga kebutuhan perangkat daerah juga mengacu pada tersebut,” katanya.

Efisiensi perangkat daerah juga merupakan instruksi yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo yang berkali-kali disampaikan secara tegas pada saat memimpin rapat koordinasi dengan para menteri, gubernur serta bupati dan walikota seluruh Indonesia.

Gubernur juga menyampaikan pada masa kepemimpinannya telah berhasil merampingkan 7 OPD dari 49 OPD menjadi 41 OPD pada tahun 2019. “Untuk usulan Raperda kali ini, saya mengusulkan perampingan 4 OPD lagi, sehingga total OPD di Pemprov Bali jika disetujui Raperda kali ini adalah 37 OPD,” katanya.

Bahkan, Gubernur Koster mengaku melalui penataan OPD tahap 1 pada tahun 2019, Pemprov Bali telah berhasil mengefisiensi dana APBD Rp 89 miliar. “Dengan disetujuinya perampingan tahap 2 kali ini, diperkirakan Pemprov akan mengefisiensi dana lagi sebesar Rp 20 miliar. Total kita bisa mengefisiensi Rp 100 miliar lebih. Itu dana yang cukup besar dan bisa digunakan untuk program tepat sasaran yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Selain penataan OPD, reformasi birokrasi yang akan dilaksanakannya adalah transformasi jabatan eselon 4 menjadi fungsional. Dia menyebutkan sekitar 508 pejabat eselon 4 yang akan menjadi pejabat fungsional. Selain itu, eselon 3 di Rumah Sakit juga diubah menjadi fungsional. “Transformasi ini juga berdampak pada APBD kita, karena berakibat pada penurunan tunjangan jabatan. Tentu saja kita bisa mengefisiensi anggaran lagi dan bisa dialihkan untuk kegiatan prioritas,” katanya seraya mengatakan jika Pemprov Bali saat ini menjadi contoh penataan birokrasi oleh Kementrian Dalam Negeri. “Sementara provinsi lain berlomba menambah OPD, kita berhasil merampingkan. Untuk itu, Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah sangat mengapresiasi bahkan mendorong untuk efisiensi lebih lanjut,” katanya.

Dia berharap DPRD bisa menyetujui Raperda kali ini agar segera bisa menyusun RAPBD tahun 2022. Apalagi transformasi jabatan eselon 4 menjadi fungsional akan rampung pada Juni mendatang.

“Perampingan OPD dan jabatan kali ini diharapkan bisa terwujud segara, karena output serta outcomenya benar-benar bisa dirasakan oleh secara nyata oleh masyarakat. Karena melalui penataan tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, namun juga pada kualitas pelayanan publik. Ini merupakan poin terpenting dalam perubahan perangkat daerah,” tandasnya. (bgn003)21051802