Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, Bupati Giri Prasta Inginkan Desa/Kelurahan Jadi Zona Integritas dan Desa Presisi
Mangupura, Baliglobalnews
Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung yang tinggi terhadap pembangunan desa tidak hanya ditunjukkan dengan gelontoran dana yang sangat besar ke desa, tetapi sejalan dengan itu secara rutin dilaksanakan peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa, juga lembaga-lembaga desa seperti BPD, PKK, LPM dan karang taruna. Sarana dan prasarana kantor desa juga sebagian besar telah diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini untuk mendukung perubahan fenomena dari membangun desa menjadi desa membangun, dimana masyarakat desa secara mandiri membangun desanya sendiri.
“Saya mau PPNSB 100 persen dilakukan di Badung, mulai anggaran perubahan APBD 2023 dan anggaran induk APBD 2024 ini harus disinergikan dengan baik. Sehingga betul-betul bisa mengikuti arahan Bapak Presiden mewujudkan desa membangun di Kabupaten Badung. Dan saya sudah polakan insentif desa untuk anggaran program. Untuk itu saya ingin Bapak/Ibu berinovasi, kita harus melihat potensi desa, infrastruktur desa dan SDM. Setelah tata kelola pemerintahan desa ini berjalan baik, nanti kita akan fokus pada pembangunan BumDes, karena BumDes saat ini kurang optimal,” ujar Bupati Giri Prasta saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan bersama Lurah, Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan Kepala Lingkungan se-Kabupaten Badung, di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Selasa (12/9/2023).
Bupati Giri Prasta meminta semua desa di Badung agar bertransformasi menjadi desa berzona integritas dan menjadi desa presisi yang memiliki database terintegrasi dengan tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk menggambarkan kondisi aktual desa. Data desa presisi dapat menjadi acuan dalam ketepatan perencanaan pembangunan desa sekaligus ketepatan dalam pendistribusian bantuan.
“Saya percaya semua masalah tidak bisa diselesaikan sendiri, dan saya percaya semua masalah ada solusinya. Kita juga memiliki 38 OPD dari dinas hingga camat, kita daftarkan semua untuk zona integritas. Apabila semua desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi jadi zona integritas maka Indonesia gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja. Makanya kita harus pikirkan orang yang kita ajak kerja contoh Perbekel siltapnya Rp 2,5 juta, dulu saya munculkan jadi Rp 13,5 juta dan sekarang Rp 27,5 juta. Ini saya mengambil risiko, perangkat desa sampai BPD kita naikkan 50 persen. Ini merupakan kebijakan anggaran Giri Prasta. Maka soliditas harus kita kuatkan, 46 desa/kelurahan harus bersinergi termasuk orang-orangnya. Ini merupakan upaya kita untuk mensejahterakan masyarakat Badung semaunya. Jaga dengan baik desa Bapak/Ibu sekalian, kami sudah mintakan zona integritas bebas korupsi sampai di tingkat desa, Astungkara ke depan Badung ini hebat dan juara di tingkat nasional,” pungkasnya.
Sementara Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menyampaikan rapat koordinasi tata kelola pemerintahan ini dilaksanakan, karena Bupati Giri Prasta ingin memberikan pengarahan dan motivasi kepada kepala perangkat daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung, para camat se-Kabupaten Badung, para lurah dan perbekel se-Kabupaten Badung beserta seluruh perangkat desa, pimpinan beserta segenap anggota badan permusyawaratan desa (BPD) dan kepala lingkungan se-Kabupaten Badung terkait dengan strategi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat termasuk wisatawan domestik dan internasional.
“Dengan kondisi itu tadi, mau tidak mau suka tidak suka, pertemuan hari ini menjadi sangat penting sekali untuk menyatukan persepsi, menyamakan pandangan kita dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan kepada wisatawan yang datang ke Bali dan Badung khususnya. Dengan strategi dan kebijakan politik anggaran kita di Tahun Anggaran 2023 ini, di Anggaran Perubahan ada suatu peningkatan pendapatan yang sangat signifikan belanja kita di 2023 ini mencapai Rp 8,4 triliun lebih, itu bersumber dari pendapatan kita Rp 7,4 triliun, PAD Rp 6,5 triliun. Dan dari Rp 6,5 triliun 10 persennya yaitu Rp 650 miliar ada di desa. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan SDM melanjutkan daripada program visi misi Bapak Bupati/Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026,” katanya. (bgn003)23091304