Rakor Pembangunan Wilayah Bali Sinkronkan Langkah Pusat dan Daerah, Gubernur Koster: Peningkatan Kapasitas Infrastruktur jadi Kunci Keberlanjutan Pariwisata Bali

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (20/7/2026). Rakor yang dihadiri sejumlah menteri dan jajaran pemerintah daerah tersebut bertujuan menyelaraskan program pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali guna memperkuat infrastruktur, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung keberlanjutan sektor pariwisata.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa sektor pariwisata Bali terus menunjukkan kinerja yang positif. Sepanjang tahun 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 7 juta orang, sedangkan wisatawan domestik sekitar 9,3 juta orang. Dengan demikian, total kunjungan wisatawan ke Bali mencapai sekitar 16,3 juta orang atau hampir empat kali lipat dari jumlah penduduk Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa. “Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan,” ujarnya.

Menurut Koster, Bali menyumbang sekitar 45,8 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Rata-rata pengeluaran wisatawan asing mencapai 1.522 dolar AS per kunjungan dengan estimasi perputaran ekonomi sektor pariwisata sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp176 triliun, atau setara sekitar 50 persen kontribusi sektor pariwisata nasional.

Kinerja tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,82 persen. Selain mencatat tingkat kemiskinan terendah secara nasional, yakni 3,42 persen, Bali juga memiliki tingkat pengangguran sebesar 1,45 persen serta pendapatan per kapita masyarakat yang terus meningkat.

Koster mengingatkan bahwa tingginya aktivitas pariwisata juga menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, peningkatan volume sampah, gangguan ekosistem, ancaman terhadap ketersediaan air bersih, hingga kemacetan akibat keterbatasan infrastruktur. Persoalan sosial seperti pelanggaran hukum oleh wisatawan asing, praktik usaha ilegal, dan gangguan keamanan juga menjadi perhatian pemerintah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menindak berbagai pelanggaran. Berbagai program strategis juga dijalankan, di antaranya pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jembrana, serta penguatan ketahanan energi melalui pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas.

Di bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi Bali mendorong percepatan pembangunan konektivitas darat, laut, dan penyeberangan. Pengembangan jalur logistik laut yang terintegrasi dari lintasan Ketapang-Gilimanuk hingga Karangasem diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas, khususnya pada periode puncak seperti Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, pengembangan pelabuhan yang terintegrasi juga menjadi prioritas untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan. “Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali,” katanya.

Sementara AHY menyatakan bahwa pembangunan Bali memerlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, rakor tersebut menjadi langkah awal yang akan ditindaklanjuti melalui evaluasi secara berkala. “Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” ujarnya.

AHY menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang dalam satu ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.

Sejumlah kementerian mendapat penugasan sesuai bidang masing-masing, mulai dari pengelolaan sampah, perlindungan lahan pangan, integrasi perencanaan pembangunan, penyusunan master plan pariwisata, hingga pengembangan transportasi massal dan layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pelaksanaan studi kelayakan transportasi laut pesisir di Bali Selatan, pengembangan sistem transportasi pengumpan (feeder), pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan.

Peran BUMN juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas udara dan laut serta mengintegrasikan ekosistem pariwisata dan aviasi. Di sisi lain, pemerintah daerah diminta memperkuat edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber, meningkatkan penegakan hukum di bidang lingkungan, menyelaraskan tata ruang daerah dengan kebijakan nasional, serta mengendalikan alih fungsi lahan.

AHY menyatakan bahwa Pemerintah Pusat hadir untuk mendukung kebutuhan daerah tanpa mengabaikan karakteristik dan kearifan lokal Bali. “Perbedaan pandangan harus bersifat konstruktif demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinkronisasi program pembangunan lintas kementerian dan Pemerintah Provinsi Bali, dengan tindak lanjut berupa evaluasi berkala guna memastikan setiap program berjalan sesuai target dan mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam rakor tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, serta jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait. (*/bgn003)26072002