Rakernas Dewan Pengurus Apkasi, Bupati Giri Prasta Dikukuhkan Jadi Wakil Ketua Umum
Badung, Baliglobalnews
Bupati Badung Giri Prasta dikukuhkan menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) masa bakti 2021-2026 beserta pengurus lainnyua ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIII Apkasi Tahun 2021 di Pecatu Ballroom BNDCC, Nusa Dua, Bali, Sabtu (19/6).
Bupati Giri Prasta mengatakan rakernas dan pengukuhan Dewan Pengurus Apkasi di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) merupakan salah satu contoh program “Work From Bali” menjadi komitmen dari pusat untuk membangkitkan industri pariwisata di Bali pada masa pandemi Covid-19. ”Kita sekarang melaksanakan prosesi pengukuhan bersama ratusan bupati se-Indonesia bersama timnya dan bahkan ada menteri yang hadir, sehingga dapat melihat komitmen kami bersama stakeholder pariwisata untuk menghidupkan dan menunjukkan kesiapan kami di Kabupaten Badung, apalagi di Kuta Selatan atau kawasan Nusa Dua yang masuk zona hijau. Sehingga memberikan dampak bahwa kita di Bali terutama Kabupaten Badung safety tentang hal itu dan kami tidak menginginkan penyebaran Covid-19 dan tetap menjaga serta mengedepankan prokes. Sekali lagi ini adalah salah satu untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Badung. Verifikasi terhadap tempat penginapan merupakan salah satu hal utama yang dilakukan di Bali untuk memberikan rasa aman bagi turis yang hendak berkunjung,” katanya.
Sementara Mendagri Tito Karnavian berpesan agar Apkasi dapat menyerap aspirasi di daerah dan menjembatani dengan Pemerintah Pusat. Menurut dia, daya dorong Apkasi akan lebih kuat kepada Pemerintah Pusat daripada harus bergerak sendiri-sendiri.
Mendagri Tito juga berpesan agar Apkasi dapat memahami kebijakan Pemerintah Pusat, dan menerjemahkannya di daerah-daerah. Sehingga terjadi timbal balik antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang lebih baik. Melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kabupaten, kualitas pengelolaan dan profesionalisme para pengelola kabupaten dalam menjalankan fungsi dan mendukung kegiatan warganya. Mengembangkan respon-respon proaktif guna pengembangan isu-isu pengelolaan kabupaten melalui bentuk-bentuk kerjasama daerah yang efektif ditingkat regional maupun nasional serta menjalankan fungsi mediasi dan fasilitator dalam melakukan pertukaran praktik-praktik terbaik antar daerah. Serta Bekerjasama dengan donor, tenaga ahli dan lembaga lainnya untuk memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten melalui kerjasama program, kerjasama sumber daya manusia, pendanaan dan lain-lain yang mendukung efektivitas program kerja Apkasi. (bgn003)21062012
