Raih WTP, Fraksi Gerindra DPRD Badung Harapkan Eksekutif Tetap Profesional dalam Mengelola Keuangan Daerah
Mangupura, Baliglobalnews
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung mengharapkan eksekutif tetap profesional dalam mengelola keuangan daerah dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian yang ke-13. Hal itu disampaikan Ida Bagus Gede Putra Manubawa ketika membacakan Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (8/7/2025).
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya dan Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Forkopimda, para anggota DPRD Badung, Sekda IB Surya Suamba beserta jajarannya dan undangan lainnya.
Fraksi Partai Gerindra menyampaikan apresiasi atas capaian, kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan selama tahun 2024 yang telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Capaian itu dinilainya telah menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel. “Apresiasi kami haturkan kepada pemerintah daerah melalui OPD pengampu, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung, yang telah bekerja dengan serius, sangat baik dan antusias, terlebih opini WTP ini diraih sebelas tahun berturut turut sejak tahun 2011. Oleh karena itu kami ucapkan selamat, tetap semangat, salut, dan tetap profesional dalam mengelola keuangan daerah,” katanya.
Walaupun demikian, Fraksi Partai Gerindra memberikan catatan khusus tentang evaluasi terhadap realisasi anggaran, dimana terdapat ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran pada kisaran 73 – 75%. “Hal ini masih dalam batas yang dapat dimaklumi,” katanya.
Defisit pun tak luput dari sorotan Fraksi Partai Gerindra yang mencapai Rp362 miliar lebih, dan silpa Rp381 miliar lebih. “Rekomendasi kami adalah agar dilakukan evaluasi serta pentingnya transparansi, akuntabilitas dan efisiensi serta hindari penggunaan anggaran yang tidak efektif,” katanya.
Fraksi Partai Gerindra juga memberikan beberapa evaluasi, saran, harapan dan catatan terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD ke depan, di antaranya pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pariwisata agar dikembalikan secara prioritas dan proporsional untuk perbaikan, pemeliharaan dan pembangunan di destinasi menuju pariwisata berkelanjutan, baik menyangkut pembangunan fisik maupun nonfisik yang meliputi lima sektor dasar yakni infrastruktur, sarana dan prasarana; keamanan dan kenyamanan di destinasi; lingkungan; dan promosi.
Persoalan klasik meliputi sampah, kemacetan, jaringan utilitas yang kian semrawut, sistem transportasi diminta agar menjadi fokus perhatian ke depan. Rencana pembangunan LRT (light rail transit) di bawah tanah dari Bandara Ngurah Rai menuju Central Parkir Kuta yang sudah ground breaking pada 4 september 2024, dinilai mangkrak. “Kami meminta pemerintah daerah segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah atasan dan pihak yang terkait,” tandasnya. (bgn003)25070819